Menkeu Sri Mulyani, bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (6/2). Rapat ynag juga diikuti Gubernur BI Agus Martowardojo, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso dan Ketua Dewan Komisioner LPS Halim Alamsyah tersebut, membahas penjelasan pemerintah atas RUU AFAS sekaligus tanggapan fraksi-fraksi, serta pengambilan keputusan terhadap besaran premi restrukturisasi perbankan. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Dalam rangka memperingati Hari Perempuan Internasional, DPR berencana memberikan penghargaan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, karena dianggap sebagai sesosok perempuan yang sudah berjasa.

Sayangnya keputusan tersebut salah besar dan harus dibatalkan. Demikian disampaikan Ketua Presidium Perhimpunan Masyarakat Madani Prima Sya’roni melalui keterangan persnya yang diterima redaksi, Jumat (10/3).

“Dikaji dari perspektif apa pun, Sri Mulyani tidak layak diganjar penghargaan oleh lembaga wakil rakyat. Lihat saja prestasinya, pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari 5 persen, utang menumpuk hingga Rp. 4.636 triliun, dan yang terparah adalah terus ambruknya nilai tukar rupiah, tidak hanya terhadap dollar AS, tetapi juga terhadap mata uang kawasan seperti yen Jepang, yuan China, dollar Singapura dan Baht Thailand,” kata dia.

Untuk nilai tukar rupiah terhadap dollar AS, kata dia sudah hampir menyentuh Rp. 14.000 per dollar AS. Selain itu kebijakan Sri Mulyani juga tidak pro terhadap rakyat kecil. Misalnya mencabut berbagai subsidi.

Oleh karena itu kengototan Ketua DPR Bambang Soesatyo yang bersikeras memberikan penghargaan kepada Sri Mulyani patut dipertanyakan, mengingat banyak pihak yang sudah menyatakan penolakannya termasuk Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS