Jakarta, Aktual.co — Koordinator Divisi Monitoring dan Analisis Anggaran Firdaus Ilyas mengatakan, janji dan komitmen pemerintahan “Indonesia Baru” Jokowi-JK adalah mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel dengan spirit kerja, kerja dan kerja. 
“Ada beberapa hal yang harus menjadi fokus kerja pemerintahan Jokowi-JK. Pertama mengoptimalkan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan dan penerimaan negara dari sumber daya alam (SDA),” kata Firdaus dalam keterangan yang diterima redaksi, Kamis (23/10).
Kedua, melakukan efisiensi dan penghematan belanja negara khususnya yang terkait dalam subsidi energi dengan cara memutus rantai “rent seeking”. Ketiga, melakukan penegakan hukum dan pemberantasan mafia yang terkait dengan hajat hidup orang banyak.
“ICW menenggarai ada beberapa kementerian dan lembaga di bawah eksekutif (Pemerintahan Jokowi JK) yang berpotensi dibajak oleh kepentingan mafia. Mafia yang dimaksud adalah mafia hukum, mafia energi,mafia pajak, mafia hutan dan mafia pertambangan,” ujarnya lagi. 
Sementara itu, kementerian yang rentan disusupi oleh mafia antara lain Kementrian Hukum dan HAM, kejaksaan, kepolisian, ESDM, Kemenkeu, KemenBUMN, Kemenhut, Kemenko Perekonomian, Kementrian Maritim dan SDA. 
“Kepentingan para mafia adalah memastikan bahwa usaha bisnis para mafia tersebut tidak terganggu oleh kebijakan pemerintahan yang baru terbentuk. Kepentingan lainnya adalah agar para mafia tersebut tidak tersentuh oleh hukum,” ujarnya lagi.
Kekhawatiran adanya kepentingan mafia tersebut muncul setelah mempelajari beberapa figur calon menteri atau pejabat setingkat menteri yang diberitakan diusulkan oleh Jokowi-JK ke KPK.
“ICW meminta Jokowi-JK berhati-hati dan tidak diintervensi oleh kepentingan mafia. Jika kepentingan mafia masuk melalui menterinya, maka mustahil bagi Jokowi-JK mewujudkan upaya pemberantasan mafia maupun mewujudkan pemerintahan yang berpihak rakyat dan bebas dari korupsi,” demikian Firdaus.

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS