Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon Wakil, Anggota  DPRRI Andreas Hugo Pareira, menjadi nara sumber pembicara dalam acara diskusi yang berlangsung di Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Jumat, (20/10). Diskusi mengangkat tema " 3 Tahun Jokowi-JK". Di masa Presiden Joko Widodo ini Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) terus-menerus turun. Pada tahun 2014, IDI masih berada di angka 73,04, terus turun menjadi 72,82 (2015) dan kemudian turun lagi jadi 70,09 (2016). BPS mengatakan, penurunan IDI pada 2016 disumbang oleh turunnya tiga aspek demokrasi, yaitu kebebasan sipil, hak-hak politik, lembaga-lembaga demokrasi. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengingatkan pemerintahan Joko Widodo untuk tidak terlena dengan hanya fokus melakukan pendekatan keamanan saja. Hal itu terkait dengan keberhasilan Tim Gabungan TNI dan Polri dalam operasi pembebasan sandera di Kampung Banti dan Kimbely, Tembagapura, Mimika, Papua, Jumat (17/11) kemarin yang patut mendapat apresiasi.

Ia mengatakan, pemerintah juga harus mengamankan jalur diplomasi yang cenderung lebih digunakan kelompok kriminal bersenjata dalam rangka memerdekakan Papua dari bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Di luar keberhasilan operasi pembebasan sandera kemarin, perlu disadari gerakan pro-kemerdekaan Papua saat ini sebenarnya lebih banyak menggunakan jalur diplomasi, media sosial, propaganda media, serta memanfaatkan jaringan organisasi-organisasi internasional, ketimbang menggunakan aksi militer,” kata Fadli dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Minggu (19/11).

“Semua itu saya kira seharusnya mempengaruhi pola pendekatan pemerintah dalam menangani Papua,” tambahnya.

Menurut Fadli, dalam rangka menutup celah diplomasi terkait isu Papua, DPR RI, sambung dia, sedang merancang sebuah forum regional yang akan mengundang dan mengumpulkan parlemen negara-negara Kepulauan Pasifik.

“Kita harus merangkul tetangga-tetangga kita, terutama dalam hal ini adalah negara-negara Pasifik, terkait isu Papua ini. Mereka harus mendapatkan informasi dan pemahaman yang benar tentang Papua,” papar wakil ketua DPP Partai Gerindra itu.

“Inisiasi pembentukan forum diplomasi itu harus datang dari kita dan perlu segera. Berkaca dari kasus Timor Timur, pemerintah tak boleh lengah dalam mengamankan jalur diplomasi ini,” pungkasnya.

(Reporter: Novrizal)

Artikel ini ditulis oleh:

Novrizal Sikumbang
Eka

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS