Jakarta, Aktual.com — Kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang menggabungkan sejumlah paket lelang disebut mematikan pengusaha kecil. Pasalnya, kata Anggota Banggar DPRD DKI, Zainuddin, pengusaha kelas menengah ke bawah takkan memenuhi syarat untuk mengikuti tender, lantaran nilai proyeknya cukup besar.
“Kasihan pengusaha kecil, pasti akan bangkrut,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta, Ahad (14/2).
Terlebih, imbuh politikus Hanura itu, kebijakan tersebut diterapkan di sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
“Dampaknya, tentu akan berpengaruh besar terhadap perekonomian. Misalnya, pengangguran bertambah, karena pemain-pemain kecil bakal melakukan PHK, agar perusahaan tetap hidup. Bisa jadi gulung tikar,” paparnya.
Karenanya, Zainuddin menerangkan, DPRD berencana memanggil pejabat terkait dan pengusaha yang tergabung dalam Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi).
“Kami mau tahu apa urgensinya kebijakan itu dan mencari solusi, agar tidak ada yang dirugikan dan dikorbankan,” tandas anggota Komisi E ini.
Pemprov DKI diketahui memberlakukan lelang konsolidasi mulai 2016. Lelang konsolidasi yakni sejumlah proyek yang nilainya kecil dan sama dijadikan satu, sehingga nilai pengadaannya besar.
Kepala Badan Pengadaan Barang dan Jasa DKI, Blessmiyanda menerangkan, lelang konsolidasi dilakukan untuk mengurangi jumlah kontraktor. Sehingga, pengembang yang miliki keterbatasan dana takkan bisa berpartispasi dalam proyek infrastruktur.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
