Wakil Ketua DPRD DKI Mohammad Taufik memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan pemberian hadiah terkait pembahasan Raperda mengenai rencana tata ruang kawasan strategis Pantai Utara Jakarta dengan tersangka M Sanusi, Jakarta, Senin (18/4). Mohammad Taufik yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Legislasi Daerah DPRD DKI dimintai keterangan penyidik mengenai mekanisme pembahasan rancangan peraturan daerah di DPRD DKI. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/foc/16.

Jakarta, Aktual.com — Ketua DPD Gerindra DKI, Mohamad Taufik meyakini, bahwasanya Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlibat pada kasus dugaan korupsi pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras pada 2014 silam.

“Karena sepenuhnya (proses pembelian) dilakukan gubernur,” ujarnya saat menyambangi Kantor PW Muhammadiyah DKI, Jl Kramat Raya, Johar Baru, Jakarta Pusat, Senin (9/5) malam.

Apalagi, berdasarkan kajian internal yang dilakukan partainya, klaim Taufik, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pembelian lahan milik Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW) itu benar.

Terlebih, BPK pun telah menyusun dan menyerahkan audit investigasi atas pembelian lahan senilai Rp755 miliar tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sekarang tinggal KPK saja (yang harus bersikap),” jelasnya.

Seorang anggota PW Muhammadiyah DKI yang hadir pada pertemuan itu turut mempertanyakan, mengapa sampai kini kasus hukumnya berlarut-larut. Wakil ketua DPRD DKI ini menilai, lantaran ada tekanan terhadap komisi antirasuah tersebut.

“Tapi, saya masih yakin, KPK sebagai lembaga negara yang baik pada waktunya akan memutuskan,” pungkas Taufik.