Jakarta, Aktual.co — Pengamat Energi Boyamin Saiman mendesak PT Pertamina (Persero) untuk menghentikan kerja sama proyek LNG Terminal Receiver Bojonegara Banten yang dilakukan bersama PT Bumi Sarana Migas (BSM). Pasalnya, dalam kerjasama tersebut, Pertamina diposisikan sebagai 100 persen offtaker LNG regasified gas yang dipasok oleh perusahaan besutan anak Wakil Presiden RI Jusuf Kalla yakni Solihin Kalla. Di mana selanjutnya gas tersebut hanya akan disalurkan oleh Pertamina ke PT PLN (Persero).
Sehingga resiko penyerapan gas oleh PLN menjadi 100 persen resiko Pertamina. Terdapat resiko single party offtaker untuk pembeli LNG, yaitu PLN.
“Yang penting dalam konteks apapun, kalau merugikan Pertamina, kalau nanti untungnya kecil pun itu disebut kerugian,” kata Boyamin di Jakarta, Kamis (23/4).
Baiknya, lanjut dia, Pertamina mendirikan sendiri proyek tersebut tanpa bergandengan dengan swasta yang hanya menjadikan Pertamina sebagai bumper.
“Pertamina kan mampu. Kalau swasta yah swasta saja, Pertamina jangan mau dijadikan bumper. Ini akan menimbulkan monopoli dan KPPU bisa masuk dengan UU anti monopoli. Seharusnya Pertamina bersaing saja dengan swasta, karena kalau ini tersandung kasus maka Pertamina akan kena juga. Kerja sama seperti ini berpotensi jadi kerugian negara,” ujar dia.
Berdasarkan data yang diperoleh Aktual, jika dibandingkan dengan proyek Pertagas FSRU Cilamaya LNG Company, penjualan regasified LNG dilakukan dari Pertagas Cilamaya langsung ke End Customer (IPP Jawa, IPP Sunyarangi dan Pertamina Balongan). Sehingga Pertamina tidak menanggung resiko penyerapan pasar. Dari segi LNG Supply dan market demand pun proyek Pertagas ini menunjukan posisi yang sangat aman karena volume demand sesuai dengan volume supply LNG.
Tidak seperti LNG Bojonegara antara Pertamina dengan BSM, yang terdapat porsi unmarketable LNG cukup besar. Di mana available market yang dimiliki hanya untuk IPP Jawa I sebesar 320 MMSCFD dan PLN Jawa Barat sebesar 334 MMSCFD, total keduanya adalah 654 MMSCFD. Sementara target LNG Supply nya sendiri justru mencapai 1000-1500 MMSCFD.
“Pertamina tidak boleh main-main, harus menolak. Jangan mau dirugikan oleh swasta,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
