Jakarta, aktual.com – Majelis Ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia) menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP) yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sikap tersebut disampaikan setelah pimpinan MUI menghadiri pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Sikap ini menandai perubahan posisi MUI dibandingkan pernyataan sebelumnya. Pada Rabu, 28 Januari 2026, Wakil Ketua Umum MUI Cholil Nafis sempat menyampaikan pandangan kritis melalui akun media sosial X pribadinya, dengan meminta Presiden Prabowo agar Indonesia menarik diri dari keanggotaan BoP.
Dalam pertemuan di Istana, Presiden Prabowo mengundang sekitar 40 tokoh dari organisasi kemasyarakatan keagamaan dan MUI. Sejumlah tokoh yang hadir antara lain Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Wakil Ketua PBNU Saifullah Yusuf, Ketua Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa, Ketua Umum Hidayatullah Naspi Arsyad, hingga tokoh Muslim Tionghoa Yusuf Hamka atau Babah Alun. Hadir pula pimpinan pondok pesantren serta sejumlah tokoh muslim lainnya.
Usai pertemuan, Anwar Iskandar menegaskan dukungan MUI terhadap keputusan Presiden Prabowo bergabung dalam Board of Peace, dengan catatan forum tersebut benar-benar berorientasi pada kemaslahatan umat.
“Sepanjang untuk kemaslahatan, tentu saja. Karena MUI ini berjuang untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan bangsa, untuk kemaslahatan kemanusiaan,” kata Anwar kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Anwar menjelaskan, dalam pertemuan tersebut Presiden Prabowo menyampaikan langsung komitmennya untuk memperjuangkan kemerdekaan Palestina secara utuh dan berdaulat. Komitmen itulah yang menjadi dasar keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza.
“Di sisi lain, komitmen beliau akan berjuang melalui Dewan Perdamaian ini untuk membantu penderitaan orang Palestina di Gaza,” jelasnya.
Anwar juga mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menyampaikan rencana kerja sama dengan negara-negara Islam lain yang tergabung dalam Board of Peace untuk mendorong perdamaian dunia, khususnya bagi Palestina. Namun, apabila forum tersebut dinilai tidak membawa manfaat nyata, negara-negara Islam disebut siap mengambil sikap tegas.
“Apabila di kemudian hari ternyata tidak memberi kemaslahatan dan kebaikan organisasi ini kepada Palestina, kepada perdamaian dunia, maka seluruh negara-negara Islam yang berkumpul di situ akan keluar dari BoP,” tutur Anwar.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo secara resmi menandatangani piagam keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace di sela-sela forum World Economic Forum 2026 di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.
Sebelumnya, MUI melalui laman resminya menyampaikan permintaan agar Indonesia menarik diri dari BoP karena dinilai tidak berpihak kepada Palestina. Salah satu sorotan adalah keanggotaan Perdana Menteri Israel dalam forum tersebut, sementara Palestina tidak dilibatkan secara langsung.
Selain itu, MUI juga sempat mengkritik adanya kewajiban iuran keanggotaan bagi negara-negara peserta BoP, serta menilai forum tersebut berpotensi menjadi bentuk neokolonialisme dan “perdamaian semu” yang tidak berbasis keadilan dan berisiko melanggengkan pendudukan Israel atas Palestina.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
