Banda Aceh, Aktual.co — Pemerintah Aceh harus berhasil menyakinkan pemerintah pusat dengan alasan yuridis dalam pertemuan dengan presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla pekan depan. Tim Aceh perlu memperkuat argumentasi hukum dan politik dalam menjabarkan hak dan kewenangan Aceh pada pertemuan itu.

Hal itu diungkapkan pengamat politik Universitas Malikussaleh, Aceh, Rizwan Haji Ali kepada Aktual.co, Sabtu (8/11) saat dimintai tanggapan terkait rencana pertemuan pemerintah pusat dengan tim Aceh untuk membahas 85 peraturan daerah (qanun) di Jakarta pekan depan.

“Argumentasi tim dari Aceh harus detail dan dipayungi oleh landasan yuridis yang memadai. Substansi yang penting dibahas. Jangan terjebak dengan nomenklatur,” ujar Rizwan.

Alumnus University Kebangsaan Malaysia itu menyebutkan, pemerintah pusat perlu membuka diri terhadap realitas politik hubungan Aceh dan Jakarta. Bahwa, sambung Rizwan, Aceh dan Jakarta memiliki perjanjian politik Helsinki yang harus dihormati dan dipenuhi.

“Dialog kali ini harus membuahkan hasil. Sudah cukup lama, turunan UUPA itu tidak disahkan. Gubernur harus membawa tim yang kuat untuk menyakinkan pusat,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo, menyebutkan pekan depan akan menggelar pertemuan dengan tim Pemerintah Aceh. Pertemuan itu direncanakan dihadiri presiden, wakil presiden, Menteri ESDM dan Menteri Agraria dan Pertanahan.

(Eka)