Jakarta, Aktual.co —DPRD DKI diguncang isu suap Rp 5 miliar dari salah satu pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta.
Suap itu disebut-sebut untuk memuluskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Bestari Barus mengakui isu itu membuat anggota dewan bertanya-tanya. Namun dia mengingatkan politisi Kebon Sirih tidak terlalu hiraukan kabar miring tersebut.
Menurutnya isu suap harus benar-benar ditelaah kebenarannya, sebab bisa saja ada penggiringan opini untuk kepentingan tersembunyi di dalamnya.
“Jangan dengar-dengar ocehan orang, jangan percaya karena ditakutkan ada kepentingan. Apalagi disebut di salah satu media Pak Inggard (Joshua politisi NasDem) terima duit. Gua lah terima duit, buktinya mana?” kata Bestari kepada Aktual.co di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (27/5).
Dia pun menegaskan akan meluruskan kabar tersebut dan menyarankan Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) segera memeriksa Kebon Sirih. “Biar jelas, kalau perlu Bareskrim periksa ke sini. Kalau perlu fraksi Nasdem diperiksa lebih dulu,” tantang dia.
Sebelumnya, tudingan suap salah satunya dilontarkan pengamat politik Jakarta Amir Hamzah. Dia mengatakan DPRD DKI telah menerima ‘kado’ untuk membahas Raperda Zonasi. Jumlahnya pun menggiurkan, Rp 5 miliar.
Amir mengaku sudah mencium adanya upaya ‘kongkalikong’ tersebut. Kata dia hal itu tidak terlepas dari upaya memonopoli secara terselubung sejumlah proyek di DKI.
“Pembahasan raperda zonasi pulau harus menjadi perhatian. Karena diduga adanya ‘kado’ yang diberikan perusahaan swasta untuk meloloskan pembahasan Raperda tersebut,” ujar Amir, Senin (25/5) lalu.
Artikel ini ditulis oleh:
