Jakarta, Aktual.com – Bank Indonesia (BI) perwakilan Provinsi DKI Jakarta siap jika diminta memberi perhitungan atau kajian dampak ekonomi dari proyek infrastruktur yang dibangun di Jakarta.
Kendati demikian, Kepala Perwakilan BI DKI Jakarta, Doni P. Joewono, mengatakan hal itu sifatnya optional saja.
“Kalau tanya apakah siap membuat kajian, ya kita siap. Tapi nanti dulu, karena itu di luar tugas kita juga sebenarnya,” kata Doni, saat ditemui di Jakarta, Senin (13/7) kemarin.
Dijelaskan dia, tugas perwakilan BI di provinsi sebenarnya ada tiga.
Pertama, membantu membuat asumsi makro ketika Pemprov DKI sedang menyusun proyeksi APBD.
Kedua, jika dalam penyusunan APBD itu inflasi sedang tinggi, maka BI akan membuat kajian. “Kita buat kajian gimana baiknya. Namun itu bersifat ‘optional’,” ujar dia.
Sedangkan tugas ketiga, membantu Usaha Kecil Menengah dan Koperasi (UKMK) di DKI yang kesulitan akses keuangan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) meminta BI untuk membuat kajian dampak ekonomi atas setiap infrastruktur yang dibangun di Jakarta.
Ahok mencontohkan rencana pembangunan kereta ringan (light rail transit/LRT). BI diminta mengkaji efek ekonominya ke masyarakat Jakarta. Begitupun dengan kebijakan lain, seperti pemberian PSO (public service obligation) untuk transportasi umum di Jakarta.
“Saya ingin, BI bantu hitung, ada potensi usaha apa dalam infrastruktur yang sedang dibangun oleh Jakarta. Misalnya saya bangun tujuh koridor LRT, Berapa efek ekonominya. Terus kalau saya gratiskan naik bus, kalau saya subsidi sekian triliun PSO naik bus, efek ekonominya berapa. Nah itu kan dia harus kaji. Kalau saya yang ngomong, orang pikir sok pinter, bukan dokter bukan apa-apa. Tapi kalau BI yang ngomong, jelas kan,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
