Jakarta, Aktual.co — Bank Indonesia menilai daerah penghasil komoditas harus melakukan diversifikasi agar kuat bersaing dengan daerah lain sehingga pertumbuhan ekonominya terus positif.
“Setelah terjadinya krisis ekonomi global yang salah satunya menyerang Tiongkok, kondisi ekonomi daerah penghasil komoditas juga mengalami keterpurukan,” kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara pada acara Forum Ekonomi dan Bisnis di Kantor Bank Indonesia Wilayah V Jateng-DIY di Semarang, Kamis (4/6).
Menurutnya, selama ini Tiongkok menjadi salah satu negara tujuan ekspor sejumlah komoditas dari Indonesia di antaranya batubara dan kelapa sawit. Akibat pelemahan ekonomi Tiongkok, sejak tahun 2008 lalu harga komoditas tersebut terus mengalami penurunan.
Sebagai gambaran, jika pada tahun 2008 harga kelapa sawit per metrik ton (MT) mencapai 1.200 dolar Amerika Serikat, untuk tahun ini harganya hanya di kisaran 600 dolar AS/MT.
Meski suatu saat nanti kondisi ekonomi global kembali membaik salah satunya terlihat dari permintaan komoditas oleh Tiongkok yang juga meningkat, pihaknya mengaku pesimis harga komoditas tersebut bisa kembali seperti tahun 2008.
“Terlalu berlebihan kalau berharap harga-harga komoditas tersebut bisa kembali seperti dulu karena kondisi kurs juga sudah berbeda,” katanya.
Oleh karena itu, menurutnya, daerah-daerah penghasil komoditas tersebut di antaranya Riau, Aceh, dan Kalimantan harus segera melakukan diversifikasi. Beberapa upaya yang bisa dilakukan adalah beralih ke industri manufaktur dan pariwisata.
“Kalau tetap berharap dari komoditas, pertumbuhan daerah-daerah penghasil komoditas tidak akan segera membaik. Seperti saat ini saja, pertumbuhan ekonomi daerah-daerah tersebut di bawah 5 persen, angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan daerah di Pulau Jawa yang pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen,” katanya.
Sementara itu, untuk upaya diversifikasi tersebut perlu peran dari Pemerintah salah satunya dari ketersediaan infrastruktur. Beberapa di antaranya dari sisi kelistrikan, pelabuhan, dan kondisi jalan yang baik.
“Dalam hal ini, upaya Pemerintah dalam mendorong percepatan infrastruktur sudah baik di antaranya adalah mempercepat proses tender dan pencairan anggaran,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
