Jakarta, Aktual.com – Deputi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan hingga awal Januari 2017 ini masih terdapat sedikit ruang untuk melonggarkan suku bunga acuan “7-Day Reverse Repo Rate”.
Ruang atau peluang itu berkebalikan dengan perkiraan berbagai analis dan ekonom bahwa pada 2017 Bank Sentral akan sulit menurunkan suku bunga acuan yang terakhir ditahan di 4,75 persen.
Menurut Perry di Jakarta, Jumat (6/1), Bank Sentral akan mengkaji potensi penurunan suku bunga acuan tersebut apakah memungkinkan untuk dilakukan, karena diakui dia, tekanan domestik dari inflasi sedang meningkat, dan juga ketidakpastian kebijakan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump masih membayangi pergerakan pasar keuangan.
“Jika dilihat dari sikap suku bunga acuan maka ada sedikit ruangan, tapi harus kalibarasi dengan tekanan dari kelompok harga barang yang diatur pemerintah (adminsitered prices),” ujar dia di kantor pusat BI.
Meskipun ada ruang pelonggaran bunga acuan, Perry menekankan untuk 12 bulan ke depan BI akan lebih menggunakan instrumen suku bunga untuk stabilisasi ekonomi, ketimbang mendorong pertumbuhan. Hal tersebut, lanjut dia, seperti sikap BI yang didengungkan berulang-kali untuk 2017 yakni kebijakan moneter yang “seimbang”.
“Untuk instrumen suku bunga, nilai tukar, dan surveillance (pengawasan) itu lebih untuk menjaga stabilitas,” kata dia.
Sedangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di 2017, lanjut Perry, BI akan mengoptimalkan bauran kebijakan untuk melonggarkan likuiditas, kebijakan makroprudensial dan juga dorongan dari sistem pembayaran, seperti elektronifikasi bantuan sosial.
Perry melihat kondisi ekonomi domestik kondusif sejauh ini. Namun Perry menggarisbawahi bahwa otoritas moneter akan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan tekanan inflasi dari “administered prices”.
PT. Pertamina menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) umum jenis Pertamax Series, Pertalite dan Dexlite sebesar Rp 300 per liter. Kemudian, pemerintah juga menerapkan penyesuaian tarif listrik tahap pertama bagi 18,9 juta pelanggan 900 Volt Ampere (VA) sesuai dengan rencana pencabutan subsidi di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017.
“Yang mesti diperkuat adalah koordinasi kebijakan pemerintah khususnya harga yang diatur pemerintah terkait tarif elpiji,dan lainnya. Harapannya kalau harga pangan terus terkendali rendah, maka dampak dari adminsitered prices terhadap inflasi keseluruhan bisa terkendali,” ujar Perry.
BI menargetkan inflasi pada 2017 berada di 3-5 persen, setelah pada 2016 inflasi tahunan sebesar 3,02 persen (yoy).
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
