Jakarta, Aktual.com — Perbankan harus gencar mendorong nasabah dan masyarakat menggunakan transaksi nontunai dengan cara mengeluarkan produk berbasis teknologi komunikasi, kata Kepala Kantor Wilayah Bank Indonesia Sumsel Hamid Ponco Wibowo.
“Pengaruh teknologi komunikasi (telepon seluler) sampai ke daerah terpencil dengan pengguna mencapai 270 juta jiwa atau melebihi jumlah penduduk karena banyak yang memiliki ponsel lebih dari satu. Artinya, kalangan perbankan harus memanfaatkan potensi ini untuk mendorong transaksi nontunai,” kata Hamid di Palembang, Minggu (13/9).
Penggunaan transaksi nontunai ini sangat mungkin untuk terus ditingkatkan karena penetrasi pengguna internet di Indonesia mencapai 74,6 juta jiwa di 2014.
“Tinggal dari pihak perbankannya yang harus lebih kreatif dan inovatif lagi dalam mengeluarkan produk, serta jemput bola menggandeng instansi pemerintah hingga swasta,” ujar dia.
Salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah untuk membuat suatu layanan kerja sama pembayaran pajak dan retribusi secara elektronik.
“Kerja sama yang dilakukan Pemkot Palembang dan BRI dalam e-retribusi pasar ini perlu diperluas, kalau bisa BRI menjalin kerja sama dengan seluruh pemerintah kabupaten/kota,” kata dia.
Ia melanjutkan, pengurangan transaksi tunai ini sangat penting mengingat pembuatan lebar uang membutuhkan dana yang besar. Apalagi, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan kebutuhan uang tunai seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di masyarakat.
Di Sumatera Selatan saja, pada 2015 ini diperkirakan bakal meningkat 30 persen sehingga BI menyediakan sekitar Rp15 triliun hingga akhir tahun.
“Jika tidak diupayakan untuk ditekan maka APBN akan tergerus terus karena harus membiayai pencetakan uang, padahal alokasi dana tersebut dapat digunakan untuk yang lain seperti pembangunan infrastruktur, perbaikan sekolah rusak, hingga peningkatan kesehatan ibu dan anak,” ujar dia.
Selain itu, penerapan transaksi nontunai ini juga lebih transparan untuk tatanan pemerintahan.
“Jadi semua tercatat di sistem, dan akan mencegah praktik korupsi,” kata dia.
Kota Palembang menjadi pioner gerakan nasional non tunai dengan diawali program GNNT di lingkungan perkantoran pada Februari 2015.
Tingginya jumlah penggunaan uang untuk transaksi tunai yakni hingga 99 persen dari total transaksi keuangan ini mendorong Bank Indonesia secara terus menerus menyosialisasikan ke masyarakat mengenai penggunaan alat pembayaran berbasis kartu.
Berdasarkan hasil survei Bank Indonesia pada 2013, sebagian besar masyarakat Indonesia ingin melihat barang terlebih dahulu sebelum membayar.
Dari rentan poin 1-100, jumlah transaksi tunai mencapai 84,1 atau menurun dari 95,5 jika dibandingkan 2012, kemudian pemakaian kartu debit mengalami kenaikan yakni dari 2,5 menjadi 5,4 poin, lalu kartu kredit dari 1,6 menjadi 9,9 poin. Untuk e-money relatif stabil di kisaran 0,3 poin, dan voucher dari 0,1 menjadi 0,4 poin.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
