Kedatangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ke KPK untuk diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait kasus suap pembahasan dua raperda reklamasi pantai utara Jakarta.

Jakarta, Aktual.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali mengeluarkan kata-kata kasar. “Orang Bodoh Nurut Saja Sama Orang Pintar”. Bahkan, diutarakan pula kata “brengsek”, hal itu diucapkan Ahok ketika sosialisasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Balai kota.

Anggota Komisi II DPR RI, Arteria Dahlan, mengingatkan Ahok bahwa tindakan tersebut telah melanggar sumpah seorang Gubernur.

“Ahok kan gubernur secara hukum, wajib hukumnya untuk menjaga tata krama, sopan santun dan etika sesuai dengan sumpah jabatan dan kewajibannya sebagaimana diatur dalam UU Pemda,” ujar Arteria, di Jakarta, Minggu (12/6).

Ia mengatakan, sebagai seorang Gubernur pula, sejatinya Ahok dapat menjadi solusi bagi rakyatnya, bukan malah membebani rakyat, khususnya yang terdampak reklamasi.

Anggota dewan yang duduk di Komisi bidang pemerintahan dalam negeri ini menyarankan, agar Ahok berjiwa besar apabila solusi dan cara kerja yang dibuatnya untuk mengatasi masalah dikritisi berbagai pihak. Kalau perlu di uji publik.

“Harusnya Ahok berterima kasih untuk itu, karena rakyat DKI peduli dan jangan sampai anti rakyat jadi apatis,” ketus Arteria.

Selain itu, menurutnya, Ahok tidak perlu menghadirkan polarisasi bodoh dan pintar. Walaupun suara rakyat itu usulannya tidak masuk akal, tidak pas atau lainnya.

“Kalau rakyat itu pendapatnya smart, cerdas, terstruktur dan solutif itu bukan pendapat rakyat tapi pendapat ahli, ya harusnya Ahok lebih membumi lah dan jadilah pemimpin yang tidak hanya bervisi kerakyatan tapi juga dekat dengan rakyat,” jelasnya.

Ia menambahkan, Ahok juga jangan alergi dengan masukan visi dan opsi skenario pembangunan sebagai rekomendasi kebijakan reklamasi pantai Jakarta. Seharusnya, kata dia, terima saja sebagai suatu masukan, dan menambah bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan.

“Toh Ahok juga yang memutuskan. Apalagi adalah suatu fakta bahwa kebijakan reklamasi teluk Jakarta terbukti bermasalah atau setidaknya telah meresahkan,” kata dia.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby