Jakarta, Aktual.com — Forum Bidan Desa Pegawai Tidak Tetap (Forbiddes PTT) Pusat mengaku digantung pemerintah. Setelah ada kesepakatan antara organisasi bidan dengan pemerintah, khususnya pada kementerian yang mengurus kepegawaian, nasib bidan PTT hingga kini tidak ada kejelasan.
‘Hitam Di Atas Putih’ yang menjadi janji Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi diteken bersama Forbiddes PTT pada 28 September 2015. Salah satu poin dari janji Yuddy itu adalah pengangkatan bidan mulai Januari hingga April 2016.
“Dua kali demonstrasi besar-besaran FORBIDES PTT Indonesia pada 14 September 2015 di depan Istana Negara. Pada 28 September 2015, 10 Ribu Bidan Desa PTT akhirnya mendapatkan Hitam Di Atas Putih, kesepakatan kebijakan Menpan-RB untuk pengangkatan CPNS bagi bidan desa,” terang Ketum Forbiddes PTT Indonesia, Lilik Dian Eka, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/5).
Februari 2016, FORBIDES PTT (Pusat) Indonesia kembali mendesak Menpan-RB Yuddy Chrisnandi mengeluarkan Izin Prinsip Pengangkatan tersebut. Yuddy menerima aspirasi bidan dengan menerbitkan Izin Prinsip Pengangkatan dan diberikan kepada Menkes RI. Agenda rekruitmen CPNS ini sesuai dengan Moratorium CPNS Pemerintah kecuali tenaga pendidikan dan tenaga kesehatan.
Lilik menuturkan, pihaknya saat itu merasa perjuangan puluhan ribu rekan-rekannya membuahkan hasil. Terlebih pada aksi lanjutan, Februari 2016, Forbiddes PTT berhasil mendorong Yuddy mengeluarkan Izin Prinsip Pengangkatan bidan desa kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Janji tinggal janji, keringat yang membasahi bidan desa dan debu jalanan yang menyertai mereka dalam menyampaikan aksi berbelok arah. Kemenkes menterjemahkan ‘Janji Yuddy’ dengan memberikan syarat yang susah dipenuhi bidan. Forbiddes menolak syarat tersebut, diantaranya rekrutmen melalui ujian seleksi, pembatasan usia serta perjanjian kerja yang harus diteken bidan.
Sesuai rencana pengangkatan oleh pemerintah, sebagaimana pemerintah sosialisasikan di Jakarta, Surabaya dan Makasar, rekrutmen bidan PTT berlaku untuk 42.245 orang. Rencana pengangkatan disampaikan Lilik juga berubah, dari Januari-April menjadi Juni-Juli 2016.
“Diterbitkannya MOU, pihak pertama Kemenkes dan pihak kedua Pemda. Pihak pertama mengeluarkan biaya rekruitmen CPNS, pihak kedua mengeluarkan biaya gaji melalui APBD. Padahal APBD juga dapat dialokasikan melalui Dana Alokasi Umum untuk pembangunan,” terangnya.
Forbiddes PTT Indonesia mengingatkan, peran bidan desa sebenarnya sangat penting dalam membantu program pemerintah. Apalagi, Indonesia disebutkan sebagai force majeure terkait angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Kegiatan Audit Maternal Perinatal (AMP) ini bahkan memuncaki klasemen di Asia sejak tahun 2010.
“Kegagalan MDG’s 2015 menurunkan AKI-AKB tidak pernah dibongkar permasalahannya secara menyeluruh. Menkes RI Nilla F Moeloek adalah Ketua MDG’s itu sendiri. Yang sekarang program tersebut dilanjutkan menjadi SDG’s,” tegas Lilik.
Forbiddes mencatat rasio rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011-2025 sebagaimana Keputusan Menkokesra 54 tahun 2013, ditetapkan 10 orang dokter spesialis per 100 ribu penduduk, 40 orang dokter umum per 100 ribu penduduk, 158 perawat per 100 ribu penduduk dan 100 orang bidan per 100 ribu penduduk.
“Seharusnya satu bidan melayani 1000 penduduk. Faktnya, satu orang bidan desa PTT melayani lebih dari 5000 penduduk desa. Bahkan ada yang sampai melayani 25 ribu penduduk,” jelas dia.
Menteri Nila F Moeloek, ditekankan Forbiddes sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap masalah Indonesia Gawat Darurat. Sebab bagaimanapun indikator derajat kesehatan nasional di mata dunia diukur dari situasi AKI-AKBnya.
“Apabila situasi tersebut dibiarkan berlarut, dan pengangkatan CPNS ditunda-tunda, maka hal ini menunjukkan sikap negara dan Menkes sama saja melakukan pembiaran terhadap pembunuhan sistematis dengan tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi di Indonesia!,” demikian Lilik.
Bidan Desa sendiri pada hari ini kembali menyampaikan aspirasinya ke Jakarta. Sedikitnya 5000 bidan dari berbagai daerah, ditekankan dia, akan terus menagih janji pemerintah untuk mengangkat bidan menjadi PNS. Aksi sekaligus memperingati Hari Bidan Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Mei 2016.
Artikel ini ditulis oleh:
