Jakarta, Aktual.co —Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M. Taufik membantah kemungkinan lembaganya membentuk panitia khusus (Pansus) untuk mengusut tiap kebijakan yang dianggap bermasalah dari mantan Gubernur DKI Joko Widodo saat memimpin DKI Jakarta.
Kalaupun DPRD bentuk pansus, kata dia, maka tujuannya tentu bukan untuk ‘mengguncang’ Pemerintahan Jokowi-JK.
“Saya kira enggak ya, kalo pansus dibentuk itu kalau benar-benar ada masalah. Lagian kalau Jakarta bisa seperti itu, berarti Kota Solo juga dong. Saya rasa itu hanya pemikiran negatif aja,” ujar politisi Gerindra itu, saat ditemui Aktual.co di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (3/11).
Saat ini, ujarnya, DPRD DKI belum berfikir sejauh itu untuk membentuk pansus karena alat kelengkapan dewan juga masih belum terbentuk.
Taufik pun menepis anggapan pengamat tata negara, Masnur Marzuki, yang mengatakan kemungkinan dirinya akan serius untuk ‘menguliti’ kasus-kasus yang terjadi di Jakarta di era Gubernur Jokowi.
“Itu hanya pikiran negatif aja. Karena seperti balas dendam politik. Buktinya pengunduran diri Gubernur Jokowi saja kita terima kok, dimuluskan,” bantahnya.
Sebelumnya, Masnur diketahui memprediksi DPRD DKI Jakarta berpotensi mengguncang Pemerintahan Jokowi-JK setelah merampungkan alat kelengkapan dewan.
Karena DPRD sudah bisa membentuk pansus untuk mendalami tiap kebijakan yang dianggap ‘bermasalah’ dari Jokowi.
“Berbagai pansus bisa dibentuk, seperti pansus Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Transjakarta,” kata pengamat dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta itu, saat dihubungi Aktual.co, (27/10) lalu.
Artikel ini ditulis oleh:
