Jakarta, Aktual.com – Deputi II Badan Intelijen Negara (BIN) Mayjen Thamrin Marzuki menyatakan bahwa pihaknya dalam posisi netral dalam Pilkada Serentak 2017 yang digelar di 101 daerah pada 15 Februari 2016 mendatang.
Thamrin menekankan demikian dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Jakarta, Selasa, (7/2).
“BIN netral. Dalam artian, tidak berpihak atau tidak memenangkan siapa pun. Terbukti, dalam pemilihan presiden (pilpres) 2014, kami tidak berpolitik praktis. Dalam pilkada 2015, juga tidak berpolitik praktis,” ujarnya.
Disampaikan, dalam membantu mensukseskan penyelenggaran Pilkada Serentak Tahap II pihaknya secara khusus membentuk Satgas di 30 provinsi. Satgas menginventarisir masalah sekaligus memberikan solusi.
“Satgas terdiri dari BIN daerah bekerjasama dengan penyelenggara pilkada. Bekerja sampai bulan Juni 2017,” katanya.
Thamrin mengungkapkan, berdasarkan kerja satgas ada dua masalah terkait penyelenggaraan pilkada 2017. Pertama, rawan intimidasi oleh kelompok bersenjata, khususnya di wilayah Aceh dan Papua.
“Aceh kerawanan di Aceh Jaya, Pidie, Bireun, Loksumawe dan Aceh Timur. Untuk Papua, khususnya di daerah pegunungan, ada tujuh daerah. Bahkan, di Papua jelas salah satu kelompok bersenjata mendukung salah satu pasangan calon,” katanya.
Ia tidak secara rinci menyebut pasangan calon mana yang didukung oleh kelompok bersenjata tersebut. Sebaliknya, ia justru mengungkapkan kerawanan intimidasi oleh kelompok bersenjata, di antaranya di daerah Jayapura, Lani Jaya, Kepulauan Yapen dan Puncak Jaya.
Kedua, lanjutnya, penyelenggaraan pilkada serentak 2017, rawan akan penggelembungan suara dan intimidasi dari kepala suku karena masih menggunakan noken.
“Terutama, terjadi di 6 daerah di Papua, di antaranya, Tolikara dan Puncak Jaya,” pungkasnya.
(Nailin Insa)
Artikel ini ditulis oleh:
