Jakarta, Aktual.com – Badan Intelejen Negara (BIN) akan mensukseskan pelaksanaan kebijakan Presiden RI Joko Widodo soal dibebaskannya jurnalis asing yang hendak meliput di Papua.
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengingatkan agar izin itu tak disalahgunakan untuk mendiskreditkan Pemerintah RI dalam kaitan isu Papua.
“Untuk jurnalis asing ke Papua kami harapkan mereka gunakan itu dengan penuh rasa tanggungg jawab. Jangan visa untuk jurnalis asing itu justru dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan sepihak yang justru rugikan Indonesia,” ujar Marciano usai rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI, Jakarta, Senin (22/6).
Marciano mengatakan, pemerintah harus memahami latar belakang kebijakan sebelumnya untuk tak mempermudah masuknya warga negara dan jurnalis asing ke Papua. Sebab, yang diharapkan pemerintah saat itu adalah agar ada keseimbangan pemberitaan.
“Jangan seolah-olah berat sebelah. Masuknya jurnalis asing itu juga seharusnya menunjukkan secara obyektif mana yang sudah dikerjakan, mana yang masih kurang. Kita akui memang masih ada yang kurang,” katanya.
Oleh karenanya, Marciano secara terbuka meminta agar para warga dan jurnalis asing tak menyalahgunakan izin masuk ke Papua.
“Insya Allah, BIN dan aparat lainnya akan kerjasama memastikan kebijakan ini sebaik-baiknya,” tuturnya.
Sementara itu, Panglima TNI Jenderal Moeldoko juga mengatakan bahwa pihaknya tak berkeberatan soal rencana pemberian izin masuk ke Papua itu. Meski begitu, juga harus diketahui bahwa masih ada wilayah di Papua yang tak aman sepenuhnya.
Karena itu pula, TNI akan mendampingi warga dan jurnalis asing demi memberi perlindungan.
Artikel ini ditulis oleh:
