Jakarta, Aktual.com — Mantan Menteri Lingkungan Hidup era Soeharto, Emil Salim mengatakan birokrasi di Indonesia terlalu banyak dan tidak efisien. Bahkan menurutnya, semakin banyak keganjilan dan unsur politik dalam birokrasi saat ini.
“Kita terlalu diikat peraturan. Birokrasi kita tidak efisien, korupsi tersebar. Harus ada efisiensi pembangunan,” ujar Emil dalam Seminar Nasional: Perekonomian Indonesia dari Masa ke Masa di Kementerian Keuangan Jakarta, Senin (31/8).
Dia mencontohkan, salah satu proyek yang diwarnai unsur politik adalah kereta cepat (high speed train) yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. Bahkan, lanjut Emil, proyek tersebut tidak terdapat dalam Nota Keuangan 2015 dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015.
“Dari politik. Penyakit sekarang pencipta proyek tidak lagi andalkan birokrasi, tapi politik. Semakin banyak demand uang, semakin banyak keganjilan,” pungkasnya.
Seperti diketahui, mimpi rakyat Indonesia untuk memiliki kereta super cepat (High Speed Railways/HSR) Jakarta-Bandung nampaknya bakal tertunda. Pasalnya HSR tidak masuk dalam sejumlah proyek infrastruktur prioritas pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla selama 2015-2019.
Berdasarkan data Bappenas, pemerintahan Jokowi hanya memfokuskan pada pembangunan jalur kereta api sepanjang 3.258 kilometer (km) di Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan sepanjang lima tahun ke depan.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
