Birokrasi Masih “Bobrok”, DPR: Pemberantasan Pungli Jangan Jadi Pencitraan Baru

Jakarta, Aktual.com – Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria mengingatkan pemerintah Jokowi agar program Operasi Pemberantasan Pungli (OPP) yang baru-baru ini gencar dilakukan bukan hanya pencitraan semata.

Karenanya, pemberantasan pungutan liar itu harus dilaksanakan secara merata bukan hanya kasus-kasus “recehan”.

“Pungli, yang lebih besar itu diatas jangan cuma dibawah. Itu hanya urusan perut dia. Yang diatas ini yang perkaya diri. Jangan sampai ini jadi pencitraan baru,” ujar Riza di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10).

Kemudian, lanjutnya, untuk mendaftar sebagai anggota Polri atau TNI juga masih dimintakan uang. Karenanya, Riza berharap agar Kapolri Tito Karnavian tegas memberantas praktik pungli tersebut.

“Dimana negara hadir? Jadi, tolong ini penting. Kita berharap Kapolri yang baru, berani berantas itu. Tidak ada lagi kalau orang mau masuk Akpol pake uang,” tegasnya.

“Di PNS udah banya kemajuan, jaman Pak Gamawan, Pak Tjahyo tidak lagi pakai uang kalau mau kerja jadi PNS. Kita harapkan tahun kedepan tidak lagi di Polri,” tambahnya.

Selain pungli, kata Riza, masih ada tebang pilih soal pemberantasan minuman keras (miras).

“Kalau yang dikampung itu miras-miras yang ditangkapain oplosan, tapi miras mahal yang ada dihotel, diskotik masih luar biasa. Sampai hari ini enggak ditangkapin itu. Polisi gimana ini ? Yang ditangkapin cuma alkohol oplosan,” cetus Politisi Partai Gerindra ini.

Menurut Riza, hal-hal demikian membuktikan bahwa sesungguhnya birokrasi di Indonesia ini masih “bobrok” dan perlu perbaikan. Ia pun meminta agar urusan pungli menjadi perhatian pejabat yang berwenang dan diterapkan mulai dari aparat.

“Jadi, kita harapkan Wiranto (Menkopolhukam) menindak mulai dari aparat. Levelnya, mulai dari polisi, jaksa dan pengadilan. Mafia peradilan sampai hari ini masih terjadi. Hakim-hakim kita yang harus berkeadilan justru sebaliknya,” pungkasnya.

Nailin In Saroh

Artikel ini ditulis oleh:

Arbie Marwan