Jakarta, Aktual.co — PT Pertamina (Persero) telah melakukan perampingan jumlah direksi menjadi tujuh orang dari sebelumnya mencapai sembilan orang. Dengan perampingan tersebut, Pertamina pun menghapus jabatan direktur pengelolaan gas. Akibatnya, banyak spekulasi mencuat dari berbagai pihak bahwa bisnis gas Pertamina akan dialihkan ke PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).
Menurut Direktur Eksekutif Energy Watch Ferdinand Hutahaean, jika spekulasi tersebut benar terjadi maka bisa dikatakan visi misi Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri ESDM Sudirman Said serta Dirut Pertamina Dwi Soetjipto tidak pro terhadap kepentingan bangsa.
“Inilah yang sangat disayangkan bahwa visi misi Menteri BUMN dan Menteri ESDM dan Dirut Pertamina tidak pro pada kepentingan bangsa,” kata Ferdinand saat dihubungi Aktual.co, Jakarta, Selasa (9/12).
Dikatakannya, agenda seharusnya yang diusung oleh tiga orang tersebut adalah agenda zero impor terhadap kebutuhan nasional kita.
“Ini adalah agenda untuk menyuburkan kepentingan kelompok mafia yang bermain. Bagus saja sebetulnya jika jabatan Direktur pengelolaan Gas itu dihapus, tapi tidak dengan menghapus fungsi pengolahan gas di Pertamina,” ujarnya.
Ia menambahkan, Rini dan Sudirman selaku Menteri seharusnya lebih mendorong pada Pertamina agar menjadi jantung utama pemenuhan kebutuhan minyak dan gas Nasional.
“Bukan malah mengerdilkan Pertamina dengan memberikan gas pada PGN yang sudah dimiliki oleh publik sahamnya hingga 47 persen. Ini upaya pelemahan Pertamina dan pengerdilan Pertamina yang dilakukan oleh Menteri dan Dirut pertamina,” tukasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
