Jakarta, Aktual.com – Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) menandatangani perjanjian kerjasama tentang Pertukaran, Pemanfaatan, dan Pengintegrasian Data dan/atau Informasi Aparatur Supil Negara pada Portal Elektronik Register Informasi Jabatan Fungsional Satu Instansi (PERISAI) dan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
Penandatanganan tersebut berlangsung pada Kegiatan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Setjen DPR RI dengan BKN yang dilaksanakan di Hotel Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel pada hari Selasa, (7/11/2023).
Dalam sambutan kegiatan tersebut, Sekretaris Utama BKN, Imas Sukmariah menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap digitalisasi manajemen ASN yang dilakukan oleh Setjen DPR RI.
“Adanya integrasi data antara PERISAI DPR RI dengan SIASN diharapkan mempercepat layanan kepegawaian baik di BKN maupun di instansi. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk membangun integritas, profesionalitas, dan peningkatan layanan kepegawaian, yang sejalan dengan semangat Reformasi Birokrasi,” ujar Imas.
Lebih lanjut Imas menegaskan, sebagai instansi pembina Jabatan Fungsional (JF), Setjen DPRI RI wajib memanfaatkan kemajuan teknologi dalam pengelolaan dan pembinaan Sumber Daya Manusia.
“Pembinaan terhadap JF ini tentunya perlu didukung dengan data yang akurat dan akuntabel. Oleh sebab itu, pertukaran data antara SIASN dan PERISAI diharapkan dapat memenuhi kebutuhan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai instansi pembina dalam menjalankan peran Human Capital Business Partner,” pungkas Imas.
Sekretaris Jendral DPR RI, Indra Iskandar dalam sambutannya menjelaskan bahwa saat ini Setjen DPR RI membina sejumlah JF. Di antaranya adalah Analis APBN, Analis Legislatif, Perisalah Legislatif, Asisten Perisalah Legislatif, dan Analis Pemantau Legislasi.
“Setjen DPR RI terus berkomitmen dalam mengembangkan kompetensi SDM. Oleh sebab itu kerja sama di bidang data ASN ini diharapkan dapat meningkatkan dan menyetarakan kualitas JF di seluruh kesekretariatan Lembaga Perwakilan MPR/DPR/DPD/DPRD/Provinsi/Kabupaten/Kota,” tutup Indra.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Oktaviano
Arbie Marwan
