Jakarta, Aktual.co — Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menegaskan bahwa Pemerintah menginginkan adanya kesetaraan, dalam amandemen kontrak PT Freeport Indonesia.
“Terkait dengan investasi, jadi yang kita lihat adalah mengenai keseteraan dari pemerintah terhadap investor,” kata Franky di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (23/12).
Seperti diketahui, pagi tadi Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, BKPM dan Freeport menggelar pertemuan guna membahas amandemen kontrak.
Dalam pertemuan tersebut, kata dia, dibahas juga mengenai proses pembangunan pabrik pemurnian (smelter), yang saat ini sedang dilakukan oleh Freeport.
“Seperti kita bicara tentang lokal konten, tentang smelter, intinya nanti akan dibahas dengan menteri ESDM dan manajemen freepot,” terangnya.
Franky menjelaskan bahwa pihaknya telah memberikan masukan win-win solution terkait kerjasama tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan iklim yang baik pada investasi di Indonesia.
“Karena ini kaitannya dengan pertambangan, tentu kemanfaatan untuk masyarakat sekitar dan negara, poinnya adalah dari kami memberi masukan juga tentang pendapatan negara, kalau Kementerian Keuangan kan bicaranya adalah pendapatan negara,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
