Jakarta, Aktual.co — Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan bahwa nilai investasi yang ditawarkan investor sejak awal periode pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 5 Januari 2015 paling tinggi masuk ke sektor substitusi impor senilai USD8,55 miliar.
Deputi Bidang Promosi Investasi BKPM Himawan Hariyoga mengatakan nilai komitmen investasi itu datang dari 7 perusahaan yang sudah mengungkapkan besaran tawaran investasinya. Adapun, dari 22 Oktober 2014 hingga 5 Januari 2015, terdapat 14 investor yang menyatakan telah menyatakan minat untuk merambah ke sektor substitusi impor Indonesia.
“Sektornya hampir sama dengan investasi ke padat karya, ada sektor besi baja, industri energi terbarukan yakni solar panel, elektronik, otomotif,” ujar Himawan di Jakarta, Senin (12/1).
Himawan enggan merinci asal dan entitas investor tersebut. Dia lantas mengatakan dari total nilai investasi yang sudah ditawarkan ke semua sektor, tawaran kucuran modal untuk substitusi impor menjadi yang tertinggi, disusul untuk industri maritim senilai 4,15 miliar dolar AS.
Dari data BKPM, sejak era pemerintahan Jokowi hingga 5 Januari 2015, terdapat 68 investor atau perusahaan yang telah menyatakan minat investasinya. Data tersebut belum ditambah dengan minat investor yang mengemuka pada Forum Dialog Investasi hingga 12 Januari ini.
Dari 68 investor tersebut, terdapat 21 entitas yang sudah mengungkapkan tawaran nilai investasinya, yang mencapai total 18,818 miliar dolar AS.
Setelah sektor substitusi impor dan maritim, BKPM mencatat para investor juga menawarkan nilai investasi tinggi ke sektor hilir tambang dan migas, dengan total nilai mencapai 2,7 miliar dolar AS.
Kemudian sektor pertanian dengan nilai investasi yang ditawarkan 855 miliar dolar AS, industri padat karya sebesar 672 miliar dolar AS, dan kelistrikan 550 miliar dolar AS.
Himawan mengatakan, data tersebut diakumulasikan dari komitmen investor yang sudah dinyatakan melalui pertemuan langsung dengan pihak BKPM. Mayoritas investor, ujar Himawan, selain mengemukakan minatnya juga menyampaikan sejumlah keinginan yang menyangkut reformasi struktural di sektor terkait, seperti perizinan.
“Mereka akan melihat ‘progress’-nya. Kemudian akan mengajuka izin prinsip, dan kami akan membuat tim yang mengkaji itu,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
