Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong menilai hubungan integrasi dan koordinasi antara pusat dan daerah saat ini dirasa masih kurang dalam hal mendorong investasi.
Untuk itu dirinya akan berupaya menjembatani hubungan pemerintah daerah maupun Kementerian Dalam Negeri agar mampu meningkatkan nilai investasi.
“Saya menerima beberapa keluhan dari daerah terkait kesulitan mereka mengakses data dari BKPM. Ini akan segera dibenahi,” ujar Thomas Lembong dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (1/1).
Sementara Sekretaris Pemerintah Kota Denpasar, Anak Agung Rai Iswara mengakui memang, upaya pemerintah pusat untuk melakukan integrasi, dirasa belum optimal. Hal itu ujarnya, disebabkan terganjal regulasi yang belum terintegrasi.
“Ada kerancuan dimana masing-masing Kementerian mengeluarkan rekomendasi sendiri-sendiri. Satu regulasi berbeda dengan yang lain,” tuturnya.
Iswara mencontohkan terkait keinginan untuk menyatukan perizinan dalam satu pintu, namun regulasinya belum mendukung hal itu.
“Diperlukan harmonisasi regulasi. Kalau ini bisa, kita acungkan jempol untuk pusat. Contohnya di sektor kesehatan untuk investasi diperlukan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Akhirnya selain ke PTSP mereka tetap harus ke Dinas Kesehatan,” ungkapnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
