Jakarta, aktual.com – BKSAP DPR RI meminta Kementerian Luar Negeri RI memberikan dukungan kepada Kuba yang tengah mengalami krisis energi akibat kebijakan embargo dari Amerika Serikat.
Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Maazat mengatakan kebijakan embargo tersebut berdampak signifikan terhadap ketersediaan energi di Kuba. Hal itu disampaikan Syahrul usai menerima kunjungan Duta Besar Kuba untuk Indonesia, Dagmar Gonzalez.
“Kondisinya sekarang Kuba tidak memiliki bahan bakar karena mereka hanya bisa memproduksi bahan bakarnya lebih kurang 30 persen,” kata Syahrul dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Kamis (19/2/2026).
Anggota Komisi I DPR RI itu menjelaskan, saat ini Kuba hanya mampu memproduksi sekitar 30 persen kebutuhan minyak dan gas dari dalam negeri, serta sekitar 10 persen dari energi terbarukan seperti tenaga surya. Sebelumnya, sekitar 60 persen kebutuhan energi nasional Kuba dipenuhi melalui impor.
Menurutnya, krisis bahan bakar tersebut berpotensi mengganggu berbagai sektor vital, mulai dari operasional rumah sakit, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi masyarakat secara luas.
“Ini akan mengakibatkan orang sakit yang tidak tertolong, kemudian kebutuhan sehari-hari tidak akan terpenuhi. Mereka minta dukungan dari kita dalam bentuk keprihatinan kita,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Syahrul juga menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi yang tengah dihadapi rakyat Kuba. Ia menegaskan pentingnya peran aktif Indonesia dalam memberikan dukungan, baik secara moral maupun melalui jalur diplomasi internasional.
BKSAP DPR RI, lanjutnya, akan berkoordinasi dan mendesak Kementerian Luar Negeri agar Indonesia dapat menyampaikan dukungan melalui berbagai forum internasional, sekaligus memperkuat hubungan bilateral dengan Kuba.
“BKSAP berkomitmen untuk terus memantau perkembangan situasi dan membuka ruang komunikasi lebih lanjut dengan pihak Kuba dalam rangka memperkuat solidaritas antar kedua negara,” kata Syahrul.
Artikel ini ditulis oleh:
Okta
