Jakarta, Aktual.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu mempertanyakan kebijakan pemerintahan, yang dirasa tidak adil dalam hal kuasa blok Rokan yang akan mengalami terminasi pada 2021 nanti.
Menurut Presiden FSPB Noviandri adanya pernyataan pemerintah yang tidak akan memberi blok Rokan ke Pertamina merupakan sikap inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah. Pasalnya berdasarkan ketentuan Memteri ESDM, blok-blok terminasi seharusnya diserahkan ke Pertamina.
Namun pemerintah berkeinginan memberi perpanjangan kontrak pada KKKS existing yakni PT Chevron Pacific Indonesia.
“Delapan blok yang mengalami terminasi 2018 ini, kan menggunakan gross split, sementara ada pernyataan pemerintah untuk blok Rokan tidak akan dikasih ke Pertamina, ini suatu yang tidak fair. Yang sudah proven seperti itu dikasih ke orang lain, sementara yang bermasalah dikasihkan ke Pertamina,” katanya kepada Aktual.com, Kamis (15/6).
Dia menuturkan bahwa sebanyak delapan blok yang diserahkan itu merupakan penugasan dari pemerintah, sehingga pertamina selaku BUMN tidak kuasa menolak.
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Wisnu
