Jakarta, Aktual.com – Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Banyuwangi dalam rangka melihat pelaksanaan pembangunan desa, khususnya terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk menunjang pelayanan publik di tingkat desa. Rombongan Komite I DPD RI ini dipimpin Wakil Ketua Komite 1 DPD RI Benny Rhamdani.
Benny menilai, perkembangan pemerintahan desa di Banyuwangi sudah berjalan dengan baik. Apalagi berbagai program yang diinisiasi pemkab bisa sinergis dengan desa.
“Menurut saya, upaya pembangunan desa di Banyuwangi ini sudah berjalan baik. Bisa saya kasih nilai A plus,” ujar Benny, Senin (4/12).
Selama di Banyuwangi, empat anggota DPD RI ini mengunjungi sejumlah lokasi pelayanan publik. Yakni mal pelayanan publik yang merupakan pusat pelayanan publik yang mengintegrasikan 142 jenis pelayanan dari berbagai sektor, Desa Ketapang yang data kependudukannya telah terintegrasi dalam sebuah sistem, dan Desa Tamansari – desa percontohan smart kampung.
“Perkembangan desa di Banyuwangi yang dilengkapi dengan TIK ini merupakan modal penting dalam pengembangan desa. Ada banyak hal yang bisa kami pelajari dari Banyuwangi,” kata Muhammad Mawardi, senator lainnya yang turut dalam rombongan.
Sementara, Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko menerangkan, pihaknya menyadari betul bahwa desa harus menjadi garda terdepan pelayanan publik.
Banyuwangi, kata dia, telah memiliki Smart Kampung, yakni program pengembangan desa dari berbagai sektor dengan menggunakan teknologi informasi (TI). Ini bagian dari upaya pemerintah, untuk bisa mengarahkan Dana Desa sesuai dengan semangat yang melatarbelakangi dari adanya UU Desa.
“Kami siapkan pula instrumen sistemnya berupa e-village budgeting dan e-monitoring system agar pelaksanaan inovasi di desa bisa akuntabel, sehingga para aparatur desa juga nyaman bekerja karena pertanggungjawabannya sesuai di sistem tersebut,” kata Yusuf.
Smart Kampung Banyuwangi sendiri mensnyaratkan adanya tujuh kriteria, yaitu pelayanan publik, pemberdayaan ekonomi, pelayanan kesehatan, pengembangan pendidikan dan seni budaya, peningkatan SDM, pengentasan kemiskinan, dan melek informasi hukum. Semua kriteria itu dibantu oleh pemanfaatan TIK, di mana saat ini sudah ada 133 desa yang teraliri fiber optic.
Selain mengunjungi lokasi di atas, para senator ini juga menggelar rapat kerja dengan sejumlah kepala desa guna mendapatkan masukan terkait pelaksanaan UU Desa di daerah.
(Reporter: Nailin)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
