Jakarta, Aktual.com – Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyatakan zero victim atau tidak adanya korban jiwa dalam bencana tidak akan pernah terwujud jika peringatan dini dan tindakan dini tidak seiring sejalan.

“Itulah rumusnya jika ingin zero victim. Early warning merupakan aspek teknis yang terus membutuhkan inovasi teknologi, ada di bagian hulu sistem yang dikoordinasikan oleh  BMKG,” ujar Dwikorita dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Sabtu (21/5).

Sementara itu, early action merupakan aspek sosio-kultur yang secara nasional dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), namun pemerintah daerah merupakan garda terdepan dalam melakukan aksi dini.

“Kedua aspek hulu – hilir atau teknis – kultural harus terintegrasi, terkoneksi secara merasuk, berkesinambungan, agar kasus bencana tanpa  korban jiwa benar-benar terwujud,” ujarnya.

Indonesia menghadapi tantangan bencana dan perubahan iklim yang semakin kompleks, dinamis, dan penuh ketidakpastian. Maka dari itu, rumus zero victim tersebut harus menjadi acuan gerak langkah dalam menghadapi ancaman bencana alam.

 

Kesiap-siagaan, Kata Dwikorita, tidak hanya di level pemerintah saja, namun juga harus mengakar di seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut tidak berlebihan lantaran faktanya Indonesia adalah negara rawan bencana karena dilalui oleh Sirkum Pasifik atau yang lebih dikenal dengan Cincin Api Pasifik dan Sabuk Mediterania.

Bahkan Indonesia berada di Zona Tumbukan Lempeng-lempeng Tektonik Aktif. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia rawan akan gempa bumi, tsunami, tanah longsor, juga erupsi gunung berapi.

 

“Belum lagi ditambah fakta bahwa Indonesia adalah negara benua maritim yang berada di wilayah tropis, sehingga rentan terimbas badai, topan, dan juga siklon tropis yang kerap terjadi di wilayah khatulistiwa, terutama yang dekat dengan Samudra Pasifik. Pun, Indonesia adalah negara dengan curah hujan yang tinggi,” kata dia.

 

Ancaman bencana sangat banyak, oleh karenanya mitigasi yang dilakukan pun harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Literasi dan edukasi terkait mitigasi bencana untuk masyarakat pun harus ditingkatkan.

 

“Ini menjadi pekerjaan rumah besar kita bersama. Karena bencana selalu datang dengan tiba-tiba, tidak menunggu kapan kita siap,” kata dia lagi.

 

Dalam kesempatan tersebut, Dwikorita juga menyinggung soal Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan sistem peringatan dini BMKG.

 

Dikatakannya, selama ini BMKG telah membuat secara mandiri berbagai peralatan operasional utama Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Produk-produk tersebut pun telah teruji kemampuan dan kualitasnya serta teregister paten.

 

“Hanya saja memang, BMKG masih seperti penjahit, karena produk dibuat sesuai kebutuhan, belum diproduksi secara massal dan dikomersialisasikan,” ucap Dwikorita.

 

Dia mencontohkan produk karya BMKG diantaranya Automated Weather Observing System (AWOS) yang pernah dipasang di landasan pacu ketiga Bandara Soekarno Hatta dan di Yogyakarta Internasional Airport. AWOS tersebut dilengkapi sejumlah sensor seperti sensor suhu dan kelembaban, sensor tekanan, sensor curah hujan, sensor arah dan kecepatan angin, dan sensor radiasi matahari.

 

Selain itu, BMKG juga telah memproduksi intensity meter yang berfungsi untuk mendeteksi guncangan pada suatu peralatan tertentu akibat gempa bumi, bukan mengukur kekuatan gempa bumi. Meski buatan BMKG, tambah dia, sejak dipasang dan sampai hari ini tetap baik-baik saja dan data yang dihasilkan selalu tepat dan akurat.*

(Antara)

(As'ad Syamsul Abidin)