Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hafisz Thohir mengkritisi rencana pemerintah yang akan menjaminkan Barang Milik Negara (BMN) sebagai jaminan dalam melakukan pinjaman utang luar negeri.
Menurut Hafisz, semestinya pembiayaan pembangunan harus dibarter dengan aktivitas lain bukan dengan menjaminkan BMN. Misalnya, barter hasil bumi, jasa, ataupun dagang.
“Mestinya ini rezim saatnya stop hutang,” ujar Hafisz di Jakarta, Selasa (24/5).
Mantan Ketua Komisi VI DPR RI ini menilai, dengan menjaminkan BMN sebagai upaya mendapatkan utang luar negeri menandakan bahwa tim ekonomi Jokowi kurang kreatif.
“Itu dikarenakan pemerintah kita ini tidak punya solusi yang brilian. Akibatnya negara digadai. Harus diganti tim kabinet ekonominya,” cetus Hafisz .
Politisi PAN itu sepakat dengan adanya anggapan tidak terkelolanya perekonomian dengan baik akibat Presiden Jokowi yang terlalu mengedepankan pencitraan ketimbang fokus mengurusi perekonomian.
“Itu juga yang jadi salah satu permasalahan, sehingga kabinet tidak fokus,” ungkap dia.
Dia menambahkan, jika langkah pemerintahan Jokowi yang terlalu mengandalkan utang dalam menjalankan program kerjanya tanpa memikirkan resiko, maka tidak dipungkiri akan berimplikasi pada APBN.
“Hutang besar rasio akan naik, akibatnya beban APBN akan semakin besar, APBN habis untuk biayai pembayaran hutang jatuh tempo saja. Artinya sudah berat APBN kedepan. Ini berbahaya bagi kelangsungan infrastruktur Jokowi,” pungkas Hafisz.
Artikel ini ditulis oleh:
