Jakarta, Aktual.com — Badan Nasional Pendamping Desa (BNPD) menyebut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigras (Kemendes) melakukan politisasi dalam rekturmen pendamping desa. Banyak kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadi pendamping desa salah satu hal yang dilaporkan kepada Komisi V DPR.
“Bukti-bukti disampaikan, banyak teman-teman rekrutmen 2015 double job. Guru sertifikasi yang sudah diganti APBN, misalnya. Banyak orang PKB yang masuk jadi pendamping desa Padahal pendamping ini kan nggak boleh aktif jadi kepengurusan partai politik,” ujar Koordinator BNPD Lukman Sulistyono di Gedung DPR, Kamis (26/5).
Seperti diketahui Menteri Desa Marwan Jafar merupakan politisi asal PKB ini memang sudah lama disorot terkait dengan rekturmen pendamping desa. Selain itu Lukman menuturkan Kemendes melakukan kebohongan publik dalam kontrak kerja pendamping desa.
“Ada kebohongan publik yang dilakukan. Padahal di tahun sebelumnya, tanggal 2 Juli kami sudah dilaunching sebagai barisan pendamping desa. Tapi sekarang apa? Kontrak kami hanya dua bulan,” tuturnya.
Lukman membandingkan dengan rekrutmen pendamping desa tahun 2015.
“Dengan turunnya SK dari Dirjen Kemendes tanggal 31 Maret 2016, di situ ada surat tentang kontrak kerja pendamping yang hanya dikontrak dua bulan. Hasil rekrutmen baru tahu 2015 direkrut sampai 9 bulan,” tegasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
