Kedua, pembangunan institusi yang diwujudkan dengan reformasi birokrasi sebagai alat untuk mengarahkan pembangunan ekonomi. Perbaikan birokrasi juga sebaiknya menyentuh institusi politik, mengingat kebijakan ekonomi yang diputuskan merupakan hasil dari proses politik.
Ketiga, pembangunan infrastruktur sebagai jaringan pendukung kegiatan ekonomi dan landasan dari kemajuan ekonomi suatu bangsa.
“Tanpa pembangunan infrastruktur itu, tidak akan ada kemajuan yang berarti. Infrastruktur memang memakan waktu cukup panjang, dari perencanaan sampai pelaksanaan,” kata Boediono.
Ia menilai pemerintah saat ini sudah mulai melakukan pembangunan terkait tiga hal tersebut. Kebijakan tersebut harus menjadi prioritas dan dilakukan berkesinambungan.
“Ini tidak bisa dilakukan dalam cakrawala perencanaan tahunan tegantung pada anggaran atau lima tahunan. Dalam konstelasi sistem politik kita, bagaimana kita memasukkan praktik yang bisa mendukung ketiga pembangunan tersebut secara berkesinambungan. Ini hal yang perlu dipikirkan bersama,” ucap dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
