Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo diminta ngambil sikap tegas terhadap Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang melakukan pembohongan publik terkait data pangan, khususnya komoditas padi.
Atas hal tersebut, Direktur Eksekutif Pataka Yeka Hendra Fatika meminta presiden memecat Andi Amran karena pernyataannya mengenai surplus beras tidak terbukti dengan data BPS.
“Dengan mewakili organisasi dan individu, kami 20 orang telah meneken Petisi Ragunan,” ujar Yeka usai menyerahkan petisi yang diteken puluhan orang dari kalangan organisasi, komunitas peternak dan petani kepada Ombudsman RI, Jumat (30/11).
“Pertimbangannya, kami menilai telah terjadi pembohongan data produksi pertanian yang dibuktikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Atas dasar itu, kami meminta presiden hentikan Menteri Pertanian Amran Sulaiman sebagai konsekuensi logis,” sambungnya.
Yeka melihat perbedaan data beras antara Amran dengan data BPS pada 2018 mencapai 43 persen. Akibat pembohongan data ini, petani, peternak dan kementerian terkait salah melihat kondisi dan mengambil kebijakan perberasan saat ini.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
