Bicara soal perseteruan antara KPK vs DPR, setidaknya ada dua peristiwa yang mengibaratkan. Mulai dari peristiwa terakhir, soal rencana revisi Undang-undang tentang KPK. Dimana, ada puluhan anggota yang setuju dengan rencana revisi itu. 15 orang dari Fraksi PDI-P, 11 orang dari NasDem, 9 orang dari Golkar, 2 orang PKB, 3 orang Hanura, dan 5 dari partai berlambang ka’bah alias PPP.
Selanjutnya, soal kisruh penggeledahan KPK awal 2017 ini. Ketika itu, sejumlah penyidik KPK menggeruduk gedung DPR untuk menggelar kegiatan penggeledahan. Memang ada keributan, penyidik KPK saat itu, Christian terlibat adu mulut dengan Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah.
Yang dipermasalahkan, lantaran KPK membawa anggota Brimob sebagai pengamanan. Ini yang menurut Fahri melanggar aturan. Anggota dewan dengan ‘kapal’ PKS itu bahkan menyindir dengan kata petantang-petenteng.
Menyinggung dua persitiwa ini, penilaian pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun, pun sepaham. Kata dia, dua lembaga ini memang sudah tidak harmonis sejak beberapa tahun silam.
“Jika DPR benar mau melakukan boikot saat pembahasan anggaran KPK, tentu itu menunjukan ada persoalan cukup serius pada relasi dua lembaga tersebut. Relasi DPR dan KPK memang dalam dua tahun terakhir ini hubunganya terkesan tiidak sehat,” papar Ubedillah, selepas Isya tadi lewat pesan elektronik.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
