Jamaah calon haji bersiap naik pesawat saat pemberangkatan kloter pertama Embarkasi Jakarta Pondok Gede, Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa (9/8). Sebanyak 4.459 calon haji dari 11 kloter sembilan embarkasi, Medan, Batam, Padang, Jakarta, Bekasi, Solo, Surabaya, Lombok dan Makassar diberangkatkan ke Arab Saudi. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/16 *** Local Caption ***

Jakarta, Aktual.com – Ketua Muslim Moderat Society, Zuhairi Misrawi menilai bahwa dana haji bukan tak boleh digunakan. Penggunaan dana haji seharusnya dipakai untuk menghindarkan pemerintah dari utang ke China.

“Dana haji bisa digunakan untuk pembangunan, daripada pinjam ke China atau negara-negara Eropa,” kata Zuhairi di Jakarta, Minggu (6/8).

Maka dari itu, apabila pemerintah benar serius ingin menginvestasikan dana haji untuk program infrastruktur, pengelolaan keuangannya harus tertata dengan jelas. Supaya nanti, ketika dibahas bersama DPR bisa disetujui. Karena sejatinya, dana haji itu harus dikelola dengan benar. Jangan sampai nantinya, para calon jamaah haji justru rugi dengan pengalihan tata kelola dana haji yang belum lama ini dicetuskan langsung oleh Presiden Joko Widodo.

“DPR harus bekerja keras untuk diskusi dengan BPKH supaya dibahas detail,” terang dia.

Seperti diketahui, berdasarkan laporan keuangan dana haji Kementerian Agama menyatakan pada akhir 2017 nanti total dana haji yang bisa terkumpul diperkirakan mencapai angka Rp 100 triliun. Dari total tersebut, yang dapat diinvestasikan sebesar Rp 80 triliun.

Namun hingga kini, Kemenag dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) belum menjabarkan secara rinci akan dialihkan ke program infrastruktur apa dana haji dimaksud.

(Reporter: Zhacky)

Artikel ini ditulis oleh:

Eka