Surabaya, Aktual.co — Pendukung klub Persebaya Surabaya 1927, Bonek, mengaku tidak menginginkan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI, yang akan diselenggarakan di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (8/4) nanti.
Ketua Bonek 1927, Andie Peci, mengaku telah mengirimkan surat ke Polda Jatim dan kepada Gubernur Jatim, dengan harapan KLB PSSI itu, tak diberikan izin.
Andie Peci mengungkapkan, ada tiga pertimbangan yang membuat Bonek 1927 menolak penyelenggaraan KLB PSSI tersebut. Diantaranya, bahwa PSSI masih terlibat konflik dengan PT Persebaya Indonesia, karena dilaporkan ke Pengadilan Negeri terkait dualisme dengan Persebaya Surabaya yang dikelolah PT Mitra Muda Inti Berlian.
“Kedua, hubungan PSSI dengan Persebaya 1927 termasuk suporter Bonek yang berjumlah hingga ribuan, juga tidak harmonis,” terang Andi di Surabay, Kamis (16/4).
Terkait adanya isu akan adanya demo dari ribuan Bonek pada saat KLB PSSI berlangsung seperti tahun sebelumnya, beberapa pentolan Bonek mengaku angkat tangan.
“Kalau memang ada demo, mungkin saja itu memang bentuk protes para Bonek. Mereka mungkin tergerak dengan sendirinya tanpa ada komando,” sahut salah satu Bonek 1927.
Sementara suporter Bonek pendukung Persebaya yang dikelolah PT MMIB, justru mendukung KLB PSSI bisa kembali terwujud di Surabaya.
Koordinator Bonek pendukung Persebaya Surabaya yang dikelolah PT MMIB, Sinyo Devara, mengatakan bahwa KLB PSSI tahun ini, merupakan agenda besar yang harus terlaksana. Apalagi, lanjutnya dengan dilaksanakan di Surabaya, justru merupakan tanggung jawab warga Surabaya untuk ikut menjaga dan mensukseskannya.
“Sebagai warga Surabaya, kita wajib menjaga nama kota Surabaya, dengan turut mensukseskan agenda besar,” terang Sinyo.
Seperti diketahui, KLB PSSI yang beragendakan memilih ketua umum, wakil ketua umum, dan anggota komite eksekutif PSSI periode 2015-2019, akan digelar di Hotel JW Marriot, Surabaya.
Dalam KLB tersebut, sebanyak 106 pemilik suara sah atau voters, akan hadir dalam KLB itu.
KLB PSSI tersebut, rencananya akan dihadiri oleh Menpora Imam Nahrawi dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Artikel ini ditulis oleh:
