Jakarta, Aktual.com- Adanya indikasi praktek markup pada PT Pertamina (Persero) bukan merupakan sesuatu yang mengagetkan bagi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), sebab menurutnya perusahaan BUMN itu belum melakukan reformasi dan masih bobrok dikuasai mafia pemburu rente.
Terkait adanya dugaan penyimpangan pada proyek pengadaan ship building contract (SBD) tahun 2013 oleh anak Perusahaan Pertamina yakni PT Pertamina Trans Kontinental (PTK) dianggap sebagai hal lumrah.
Manajer Advokasi FITRA, Apung Widadi, mengatakan saat ini KPK sedang konsen dan membidik para ‘bandit’ BUMN, maka dia berharap penegak hukum menyisir kasus pengadaan kapal tersebut.
“Memang Pertamina belum ada reformasi, masih banya mafia. Nah ini KPK lagi konsen menelaah masalah BUMN dan proyek-proyek yang menggunakan fee, ini momentum untuk membongkar,” tandas apung kepada Aktual.com, Jumat (16/9).
Sebelumnya Center for Budget Analysis (CBA) menemukan adanya dugaan penyimpangan proyek pengadaan ship building contract (SBD) senilai USD 5.550.000.
Menurut Direktur Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, sejak awal proses tender proyek tersebut telah menunjukkan kejanggalan. Dari 3 perserta bidder diketahui PT.Tri Ratna Diesel Indonesia hanya menempati peringkat kedua. Namun anehnya direksi PTK malah menunjuk PT.Tri Ratna Diesel sebagai pemenang.
“Memang agak aneh dari hasil keputusan rapat rencana pembangunan small marine Vessels Proyek DSLNG. Dimana direksi menetapkan PT. Tri Ratna Diesel Indonesia menjadi pemengang tuk pembangunan small marine vessel,” kata Uchok kepada Aktual.com. Jumat (9/9)
Alhasil pengerjaan proyek itu mengalami keterlambatan dan banyak perangkat yang tidak sesuai spec pada ship building contract (SBC). “Direksi memilih perusahaan yang belum memenuhi syarat, dan hasilnya terlambat serta tidak sesuai spec yang dipesan,” tandasnya.
(Laporan: Dadangsah Dapunta)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
