Jakarta, Aktual.co — Langkah Polri untuk memberantas kasus korupsi migas di Indonesia, salah satunya setoran Kondesat BP Migas ke TPPI yang merugikan negara hingga Rp6 Triliun mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Setelah memeriksa mantan menteri keuangan Sri Mulyani, Bareskrim didesak untuk memeriksa juga pihak-pihak terkait seperti Dirut Pertamina, Ari Soemarno.
“Bareskrim Polri harus membongkar kasus TPPI sampai tuntas. Memeriksa semua prosedur tender atau lelang kondesat dari awal sampai akhir. Bareskrim harus berani memeriksa semua oknum pejabat dan pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, termasuk mantan direktur utama Pertamina, Ari Soemarno,” ujar Direktur Eksekutif INDERING, Zuli Hendriyanto dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis (11/6).
Menurutnya, dalam mengungkap kasus tersebut, Jokowi-JK sebaiknya memberdayakan lembaga atau instansi terkait. Sinergi beberapa lembaga penegak hukum seperti KPK dan Bareskrim Polri agar lebih cepat dan tepat membongkar semua proses tender atau lelang yang selama ini telah dijalankan oleh SKK Migas yang diikuti oleh peserta tender atau lelang dari Perusahaan BUMN, Swasta, Asing dan Penanam Modal.
“Masyarakat juga harus terus mengawal semua proses tender atau lelang minyak, gas, mineral, batubara, ketenagalistrikan, energi baru terbarukan, baik yang sudah dijalankan maupun yang akan dijalankan. Hal tersbut supaya Aparat pemberantasan korupsi tidak masuk angin, dan kasusnya mandeg di tengah jalan,” pungkasnya.
Untuk diketahui, keterlibatan Mantan Dirut Pertamina Ari Soemarno terlihat ketika Presiden direktur PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, Honggo Wendratmo pada tanggal 28 agustus 2007 melayangkan proposal kepada PT Pertamina yang ditujukan langsung kepada Presiden Direktur Pertamina, Ari Soemarno.
PT TPPI mengajukan proposal pengantaran Senipah dan pembayaran Kerosene untuk mendukung perdagangan TPPI. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa PT TPPI memberikan apresiasi kepada PT Pertamina atas kerjasamanya bisa mendapatkan Trade Finance Facility (TFF) senilai USD345 juta dari konsorsium perbankan yang dipimpin UOB.
Fasilitas tersebut untuk memenuhi perjanjian Collateral Value Ratio (CVR) atau rasio nilai agunan pada level minimun 110 persen. Namun pada pelaksanaannya, di pasar terjadi perubahan harga kondensat dan petroleum yang mengakibatkan CVR jatuh dibawah 110 persen sejak agustus 2007.
Dalam dokumen disebutkan bahwa untuk menolong jatuhnya CVR, PT TPPI meminta bantuan Ari Soemarno selaku presiden direktur Pertamina antara lain seperti pertama, Pertamina menyediakan dua kargo senipah (loading 28 agustus dan 8 september 2007) dengan basis terbuka. Kedua, Pertamina membayar tunai lifting kerosene bulan agustus yang sebelumnya disepakati pada PDI.
Pertamina, dalam surat balasannya menyetujui untuk mengirim dua kargo senipah dengan 60 hari akun basis terbuka. Pertamina meminta, pertama Kondensat Senipah di harga ICP+USD3,20 plus alpha. Alpha yang dimaksud adalah USD0,5. Kedua, TPPI akan menyediakan 5.000 ton benzene setiap dua bulan untuk pertamina dan petral, dan ketiga, TPPI akan memberikan prioritas kepada pertamina atau petral untuk pembelian paraxylene.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
