Jakarta, Aktual.com — Pertemuan antara Chairman Of The Board Freeport McMoran Inc, James R Moffet dengan keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), beberapa waktu lalu menimbulkan segudang tanda-tanya dan kepentingan golongan tertentu. Wakil Ketua Umum Gerindra, Arief Poyuono menilai polemik Freeport agar terus didorong terbentuknya pansus Freeport di DPR RI.
“Segera bentuk Pansus Freeport ,sebab hasiil sidang MKD DPR RI belum bisa membongkar konspirasi busuk antara Eksekutive dan Legislative dengan Freeport dalam hal perpanjangan kontrak karya,” ujar Arief di Jakarta, Selasa (22/12).
Dikatakan lebih lanjut, ada yang kurang dari hasil MKD tersebut, yaitu ada berapa nama yang disebut tidak dihadirkan saat sidang MKD seperti nama Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Darmawan Prasojo yang disebut beberapa kali.
“Pasalnya, Luhut Panjaitan saja yang disebut namanya tapi tidak terlibat dalam pembicaraan tetap Diperiksa MKD,” jelasnya.
Menurutnya, Pansus Freeport harus dibentuk agar terang benderang terkait masalah Freeport yang mengajukan perpanjangan Kontrak Karya sebelum tahun 2021 serta pemberian Izin Eksport konsentrat bahan tambang tanpa melalui proses smeltering yang diberikan oleh pemerintah yang jelas jelas sangat merugikan negara serta melanggar UU Minerba .
“Patut dicurigai bahwa pemberian Izin Eksport tersebut pasti tidaklah gratisan pasti ada fee yang mengalir di Kementerian ESDM ,sebab sangat aneh banyak perusahaan nasional dan BUMN saja tidak diberikan Izin untuk mengekspor konsetrat hasil tambang,” tegasnya.
Pansus Freeport yang dibentuk, lanjutnya, akan memberikan jawaban yang adil bagi rakyat dan bisa membongkar para elit poiltik , Petinggi parpol dan aparat keamanan yang selama ini banyak menikmati aliran dana pengamanan dari Freeport.
“Pansus Freeport diharapkan bisa mengaudit berapa banyak ilegal fee yang dikeluarkan Freeport selama ini,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
