Jakarta, Aktual.com-Pengamat Politik Boni Hargens mengatakan dasar negara kita adalah Pancasila. Pancasila memungkinkan keberagaman menjadi kekayaan. Tetapi di tangan para pecundang politik yang memperalat simbol agama, Pancasila dianggap sesat. Ini jelas ancaman serius dan nyata bagi bangsa kita.
Untuk itu, sambung Boni untuk menyikapi gerakan ormas garis keras yang berjubah agama belakangan, negara harus merespons dengan langkah-langkah tegas yang akurat dan komprehensif.
Pendekatan keamanan tambah Boni melalui metode surveillance tidak cukup efektif karena gerakan ini sudah terlanjur luas dan kuat.
“Negara bahkan tidak lagi bisa menangangi keadaan ini dengan memakai tangannya sendiri. Harus ada keterlibatan dan peran aktif dari ormas-ormas keagamaan yang masih berkomitmen tegas untuk menjaga Pancasila dan NKRI. Untuk itu, saya mengusulkan agar peran Nahdatul Ulama (NU) dan Muhamadiyah harus dimaksimalkan. Negara membutuhkan kedua ormas ini untuk menghentikan proliferasi kelompok radikal yang hari ini sudah berteriak dan bergerak ingin membangun NKRI Syariah,” ucap Boni kepada Media melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Kamis (4/5).
Boni mengimbau agar NU dan Muhamadiyah bisa bergerak optimal, negara harus memberikan insentif dan sifatnya formal.
“Bentuknya berupa anggaran khusus untuk pembangunan sosial di bidang integrasi sosial dengan besaran sekitar Rp 2 triliun pertahun untuk masing-masing ormas. Secara tehnis, anggaran itu bisa dikucurkan melalui departemen agama yg bisa diambil dari anggaran yang ada atau dari anggaran perubahan melalui APBNP,” jelas Boni.
Boni melanjutkan angka Rp 4 triliun per tahun dalam APBN tentu bukanlah angka yang besar. Bahkan boleh dikatakan sangat kecil. Akan tetapi kegunaannya samgatlah besar.
“Kita harus jujur dan dengan hati melihat kondisi bangsa kita, bahwa para Kyai yang hidup sederhana di desa-desa, di berbagai daerah, sesungguhnya memerlukan dukungan negara. Mereka bukan orang kaya tetapi Para Kyai ini merupakan kekuatan sosial Bangsa Indonesia. Mereka yang berkuasa menjamin keamanan dan kedamaian sosial di tengah masyarakat karena mereka mempunyai kewibawaan moral yang justru sudah tidak lagi dimiliki oleh mayoritas politisi. Oleh karena itu, mereka harus disokong oleh negara. Mereka inilah yang bisa melawan dakwah-dakwah antiPancasila yang kerap dimainkan oleh kelompok hizbutahir dan sejenisnya,” kata Boni.
Boni melanjutkan “Saya berharap, Pemerintahan Pak Jokowi berani melakukan terobosan ini segera. Tahun 2017 adalah titik kebangkitan garis keras di panggung politik kebangsaan. Maka negara harus bekerja keras mengatasinya supaya momentum Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 tidak menjadi sejarah kelam bagi bangsa dan negara ini. Kalau tidak digerus hari ini, pemilu berikutnya bisa dimenangkan oleh presiden atau partai dari kubu garis keras ini. Kalau itu terjadi, tamatlah riwayat Indonesia,” sebut Boni.
Artikel ini ditulis oleh:
Bawaan Situs
