Jakarta, Aktual.com — Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menegaskan bahwa setiap dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis (PMBG) wajib memiliki tenaga ahli gizi. Ketentuan ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan Sentra Produksi Pangan Gizi (SPPG) yang tengah digenjot pemerintah.
“Satu SPPG membutuhkan satu ahli gizi. Saat ini ada 16.630 SPPG, berarti kebutuhan ahli gizi sama dengan jumlah itu,” ujar Dadan di Jakarta, Kamis 904/12/2025)
Ia optimistis kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, mengingat ketersediaan lulusan dari lima program studi gizi di berbagai perguruan tinggi. Dari total SPPG yang dibangun, sebanyak 8.200 berada di daerah terpencil, dengan 4.700 unit ditargetkan rampung pada Desember.
Menurutnya, penerima manfaat di wilayah terpencil tidak lebih dari tiga juta orang. “Sebagian besar penerima manfaat berada di wilayah aglomerasi,” jelasnya.
Dadan menargetkan seluruh SPPG beroperasi penuh pada Maret atau April, sehingga 82,9 juta penerima manfaat dapat dilayani. Untuk wilayah 3T, pelayanan makanan tetap dilakukan melalui SPPG lokal. “Pelayanan tidak lebih dari 30 menit karena SPPG berada di dekat penduduk atau sekolah,” katanya.
Terkait standar anggaran per porsi sebesar Rp16.000, Dadan menegaskan seluruh SPPG menggunakan formula yang sama. “Untuk wilayah bencana, pemberian makanan dilakukan satu kali per hari. Jika perlu tambahan, nanti disesuaikan,” imbuhnya.
Ia juga membenarkan terjadinya perebutan tenaga ahli gizi di lapangan. “Memang terjadi. Karena itu perekrutan dibuka untuk lulusan program studi lain agar kebutuhan segera terpenuhi,” kata dia.
Dadan menambahkan, penempatan ahli gizi penting untuk memastikan penyusunan menu berbasis potensi pangan lokal dan kesukaan masyarakat setempat. “Meski demikian, sebagian bahan baku masih harus disuplai dari luar daerah. Ke depan, kebutuhan bahan baku akan meningkat,” ungkapnya.
(Rachma Putri)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka Permadhi
