“Ini sudah rapat terus dari BP MPR dan lembaga pengkajian. Kalau dari kami enggak ada masalah, optimis. Pekerjaan kami kan di ranah teknokrasi dan administrasi,” kata sosok kelahiran Blora, 30 Januari 1957 itu.
Haluan pembangunan, kata dia, mengikat pemerintah, sementara haluan negara mengikat seluruhnya, mulai DPR, Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya.
“Haluan negara ditetapkan MPR untuk yang besar-besar dan bersifat jangka panjang. Berdasarkan itu (haluan negara), mereka membuat haluan pembangunan yang bersifat lima tahunan,” katanya.
Rencananya, haluan negara akan dirumuskan MPR untuk 25 tahunan, sebab MPR ingin merencanakan untuk bisa melihat potret Indonesia setelah 100 tahun sesuai dengan visi Indonesia 2045.
“Kalau dari kami optimistis rampung sesuai target. Yang saya ragukan itu politiknya bisa apa enggak. Tetapi, pekerjaan kami tidak secara politik mendesak fraksi siap apa tidak siap. Kami di teknisnya menyiapkan,” kata Bambang.
ant
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
