Bandung, Aktual.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat, menyatakan bahwa, sebanyak 17 kabupaten/kota di Jabar, rawan bencana banjir.
Ke-17 kabupaten/kota yang merupakan daerah rawan banjir tersebut adalah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Tasikmalaya.
Kemudian Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang.
“Jadi untuk potensi longsor terjadi di daerah rawan pergerakan tanah, sedangkan banjir biasanya terjadi di daerah dataran rendah atau akibat luapan air sungai,” kata Koordinator Pengendalian Operasi Penanggulangan BPBD Provinsi Jawa Barat, Ridwan, di Bandung, Kamis (11/2).
Menurut dia, jumlah kejadian bencana alam berupa banjir dan longsor di Jawa Barat pada awal 2016 lebih baik dibandingkan dengan tahun 2014.
“Catatan kami, daerah di Jawa Barat yang kejadian banjirnya paling sering untuk saat ini adalah Kabupaten Indramayu. Dari tanggal 7-10 Februari 2016 ini sudah tiga kali terjadi banjir di Indramayu. Itu banjirnya lumayan besar dibandingkan di daerah lain,” kata dia.
Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPBD Jawa Barat, dari awal hingga 10 Februari ini telah ada 10 kejadian banjir di sejumlah kabupaten/kota seperti di Kabupaten Bandung tiga kejadian, Kabupaten Sumedang satu kejadian.
Kemudian di Kota Bandung satu kejadian, Kabupaten Bandung Barat satu kejadian, Kota Bogor tiga kali kejadian, Kabupaten Sukabumi satu kejadian, Kabupaten Karawang satu kejadian, Kota Bekasi satu kejadian, Indramayu tiga kejadian, dan Cirebon satu kejadian.
Lebih lanjut ia mengatakan walaupun Jawa Barat dikenal sebagai daerah yang potensi bencananya besar namun belum didukung dengan tingkat pemahaman masyarakat terkait kebencanaan.
Sehingga, kata dia, BPBD sering kesulitan dalam melakukan penanggulangan bencana terutama di sejumlah kabupaten/kota yang belum memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Itu karena menyulitkan proses koordinasi. Pemahaman masyarakat tentang kebencanaan masih kurang, itu lah yang sering petugas temukan di lapangan,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
