Bojonegoro, Aktual.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur mencatat sebanyak 2.488 kepala keluarga (KK) pada delapan desa yang tersebar meliputi empat kecamatan mulai kesulitan air bersih di wilayah itu.
“Warga melalui kepala desa di wilayahnya masing-masing mulai mengajukan permintaan air bersih,” kata Kepala BPBD Bojonegoro Andik Sudjarwo di Bojonegoro, Jumat (15/9).
Sesuai data sebanyak 2.488 KK dengan perkiraan sekitar 9.000 jiwa itu, lokasinya tersebar pada delapan desa di Kecamatan Tambakrejo, Kepohbaru, Ngraho dan Purwosari.
“Tidak semua pengajuan permintaan air bersih dilengkapi dengan jumlah warga yang kesulitan air bersih. BPBD akan melakukan pendistribusian air bersih mulai Sabtu (16/9),” kata dia.
Sesuai jadwal, lanjut dia pendistribusian air bersih akan dilakukan di Desa Gamongan, Kecamatan Tambakrejo yang pertama kali mengajukan permintaan air bersih, menyusul Desa Pejok, Kecamatan Kepohbaru.
Dari keterangan Kepala Desa Donan, Kecamatan Purwosarsi Darmaji, warga di desanya dengan jumlah 158 KK (522 jiwa) mulai kesulitan air bersih sejak Agustus lalu.
Menurut Andik untuk mendistribusikan air bersih bagi warga di daerahnya memanfaatkan alokasi anggaran dari BPBD Provinsi Jawa Timur. BPBD akan memasok air bersih rata-rata dua tangki (5.000 liter per tangki) per harinya.
“Alokasi anggaran memanfaatkan bantuan BPBD Jatim, seperti kemarau tahun lalu,” ucapnya.
Sesuai pemetaan BPBD setempat bahwa potensi warga yang mengalami kesulitan air bersih sebanyak 25.109 kepala keluarga (KK) dengan jumlah 76.858 jiwa yang tersebar pada 62 desa meliputi 15 kecamatan antara lain, di Kecamatan Sumberrejo, Sugihwaras, Gayam, Kepohbaru, dan Kedungadem.
“Warga yang terancam kesulitan air bersih jarak pemukimannya dengan sumber mata air rata-rata berkisar 0,5 kilometer sampai dua kilometer bahkan ada yang sampai empat kilometer,” kata Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD MZ. Budi Mulyono.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei sebelumnya, menjelaskan BNPB mengalokasikan anggaran Rp150 miliar dari APBN untuk mengantisipasi kekeringan yang terjadi di Tanah Air.
Alokasi anggaran itu, lanjut dia dimanfaatkan untuk pengadaan air bersih bagi warga yang daerahnya mengalami kekeringan bekerja sama dengan BPBD, selain juga dimanfaatkan untuk membuat hujan buatan, sumur bor air tanah dan keperluan lainnya.
“Kalau memang alokasi anggaran mengatasi kekeringan Rp150 miliar masih kurang bisa ditambah,” ucapnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Arbie Marwan
