Jakarta, aktual.com – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Hulu Sungai Selatan (HSS), Kalimantan Selatan, Kusairi, mengakui bahwa dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), pihaknya menghadapi kendala karena luas lahan yang terbakar melebihi jumlah petugas yang ada.
“Selain itu, kami juga menghadapi kendala dan hambatan di lapangan seperti akses masuk yang sulit terjangkau, kesulitan dalam menjerat pelaku karena kurangnya bukti, ketersediaan air yang terbatas, serta minimnya sarana dan prasarana tenaga serta dana,” ujar Kusairi dalam keterangan di Kandangan pada hari Senin (31/7/2023).
Kusairi menjelaskan bahwa hasil rapat koordinasi BPBD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menunjukkan bahwa tahun 2023 diperkirakan sebagai siklus lima tahunan cuaca ekstrem.
Kondisi ini menyebabkan peningkatan jumlah titik api, termasuk di wilayah Kabupaten HSS, sesuai dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Kalsel.
Di wilayah HSS, status siaga bencana karhutla telah ditetapkan, dan BPBD telah mendirikan posko siaga bencana karhutla di setiap kecamatan, dengan anggota terdiri dari TNI-Polri, BPBD, dan masyarakat yang peduli dengan pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
“Kami di BPBD juga telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan karhutla, seperti pembagian brosur, pemasangan sepanduk, dan upaya lainnya,” tambahnya saat memaparkan rapat koordinasi penanganan karhutla di wilayah hukum Polres HSS di Aula Tinggiran.
Dandim 1003 HSS, Letnan Inf Nurliwidie Nurdin Kanan, menambahkan bahwa bhabinkamtibmas (Bhabinkamtibmas) dapat bekerja sama dengan bhabinsa (Bintara Pembina Desa) dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam penanganan karhutla, dengan dukungan dari camat dan kepala desa.
Artikel ini ditulis oleh:
