Sejumlah relawan bersama warga memindahkan barang-barang milik warga yang terkena bencana longsor di Desa Clapar, Madukara, Banjarnegara, Jateng, Sabtu (26/3). Sebanyak 300 personel gabungan dari BPBD Kabupaten Banjarnegara, Kodim 0704/Banjarnegara, Polres Banjarnegara, Banser, PMI, Tagana, Bela Negara, dan relawan membantu evakuasi warga dan barang-barang ke tempat yang lebih aman. ANTARA FOTO/Idhad Zakaria/aww/16.

Semarang, Aktual.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, masih menunggu rekomendasi terkait relokasi penduduk dari pemukiman yang lebih aman, akibat bencana longsor dikabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Tercatat, hampir 164 kepala keluarga (KK) di RT 03/ RW 01, direlokasi ke SDN 2 Clapar, kecamatan Madukara.

“Kita masih menunggu rekomendasi dari pak Bandriyo (Kepala BPPTK Yogyakarta) selama 14 hari kedepan, terkait relokasi 230 jiwa yang terkena bencana longsor di wilayah setempat,” ujar Kepala BPBD Provinsi Jateng, Sarwa Permana di gedung DPRD Provinsi Jateng, Semarang, Senin (28/3).

Dari hasil pemutakhiran per 27 Maret kemarin, pihaknya mencatat sebanyak lima kali longsoran tanah di wilayah tersebut. Akibatnya, rumah warga yang mengalami kerusakan bertambah menjadi lima unit.

Kendati demikian, menurut Sarwa, penduduk yang bermukim di wilayah setempat, harus segera direlokasi ke lokasi yang aman, termasuk menggeser posko darurat ke lokasi lain. Apalagi kondisi kultur tanah masih terus bergerak setiap 2 jam sekali.

“Mereka hanya membawa barang-barang berharga saja. Tidak mungkin membawa pintu atau barang yang berat. Paling barang berharga berupa sertifikat,” terang dia.

Bahkan, lanjut dia, pembangunan dua jembatan darurat untuk akses warga setempat terus dilakukan. Saat ini, jembatan pun tidak dapat dilalui. Kondisi yang ekstra hati-hati selama 14 hari pertama ke depan agar dikeluarkan rekomendasi relokasi dari Badan Vulkanologi.

Diperkirakan jumlah anggaran relokasi warga tersebut, akan menelan biaya sebesar Rp35 juta. Dana tersebut terdiri dari BNPB sebesar Rp20 juta dan anggaran tak terduga dari provinsi Jateng Rp15 juta. “Sisanya masalah perbaikan infrastruktur ditanggung dari kabupaten setempat,” katanya.

Ditegaskan, rencana rekolasi warga penduduk tidak asal-asalan. Sebab, terdapar 18 kecamatan di wilayah Banjarnegara yang semuanya rawan longsor. “Jaringan listrik pun ini sudah diputus,” pungkas dia.

Artikel ini ditulis oleh: