Jakarta, Aktual.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) meminta masyarakat tidak mempermasalahkan lebih lanjut mengenai gaji pokok Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri.
“Mari kita melihatnya tidak hanya sekedar gaji, tetapi Pancasila itu posisinya sekarang sangat mendesak, segera diarusutamakan dan dijadikan dasar negara yang riil, bukan sekedar pidato pejabat,” kata Hariyono, Wakil Kepala BPIP, di Jakarta, Rabu (30/5).
Dalam bahasa administrasi, kata dia, gaji orang di lembaga pemerintahan yang tertinggi sebesar Rp5 juta, selainnya adalah tunjangan, dana operasional dan lain-lain.
Hariyono mengaku tidak mengetahui perincian pendapatan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri karena yang menentukan adalah Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB dan Kementerian Sekretariat Negara.
Sementara yang ia tahu hanya perincian pendapatan staf ahli dan di bawahnya. Menurut Hariyono, tidak baik belarut-larut pada masalah gaji, apalagi gaji sangat relatif nilainya untuk masing-masing orang.
Ia mencontohkan Buya Syafii Maarif yang tidak pernah memperdulikan mengenai pendapatan. “Kalau kita kembali ke Pancasila, maka pertanyaan dan renungan bersama justru bukan gaji, melainkan bagaimana memacu agar eksistensi BPIP memberikan output bermanfaat untuk bangsa dan negara,” ucap Hariyono.
