Kuta, Aktual.com – Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) bersama dengan 10 Supreme Audit Institut seni (SAI) membahas peran lembaga pemeriksa dalam mengimplementasikan Sustainable Development Goals (SDGs) di Kuta, Bali, Rabu (23/8).
Ketua BPK RI, Moermahadi Soerja Djanegara menjelaskan, ada 17 rencana mengenai pembangunan berkelanjutan, di mana goals-nya yakni pada tahun 2030. Untuk Pemerintah Indonesia, beberapa di antaranya sudah masuk dalam rancangan Bappenas seperti pengentasan kemiskinan, lingkungan hidup, kesehatan, infrastruktur dan lainnya.
“Jadi memang nyambung dengan rencana pemerintah. Rencana jangka menengah Bappenas pun nyambung. Itu nanti kita sampaikan di acara ini. Kita sepakat melaksanakan itu, masing-masing negara,” kata Moermahadi.
Menurutnya, pembahasan yang diikuti oleh 26 peserta dari 11 negara itu untuk kepentingan pengentasan kemiskinan masyarakat dunia.
“Memang ini untuk kepentingan masyarakat dunia agar tak ada lagi kemiskinan, semua rakyat sejahtera, udaranya bersih. Mereka sepakat semua, tinggal metode untuk menerapkannya saja,” jelas dia.
Nantinya, BPK berperan untuk melakukan pemeriksaan agar tujuan mulia itu bisa tercapai. Lembaga-lembaga pemeriksa ini akan melakukan audit kinerja di negaranya masing-masing.
“Kita mendorong supaya tercapai. Ini memang target dari PBB agsr negara tidak ada lagi kemiskinan. DinIndonesia, nanti pemeriksaannya kan tidak hanya di Bappenas dan kementerian, tetapi juga di daerah supaya tercapai pada tahun 2030,” ulasnya.
Saat ini, ia melanjutkan, Indonesia telah memiliki Keputusan Presiden (Kepres) mengenai audit pembangunan berkelanjutan. Moermahadi melanjutkan, nantinya tak melulu seluruh item dari 17 prinsip itu harus terealisasi. Katanya, masing-masing negara belum tentu bisa mencapai seluruhnya.
“Memang tidak bisa semuanya tercapai. Tiap negara belum tentu 17 itu tercapai. Kalau negara maju mungkin hanya beberapa, tapi kalau yang di Afrika, Asia mungkin ada beberapa yang beda-beda,” katanya.
Indonesia sendiri sudah memulainya dari beberapa tahun lalu, seperti program pengentasan kemiskinan yang dicanangkan pemerintah.
“Tinggal nanti kita periksa, itu (pengentasan kemiskinan) dilakukan tidak, bisa tercapai tidak. Ukurannya kemiskinan berkurang tidak. Kalau tidak berkurang, kenapa hal itu terjadi. Itu yang kita audit. Nanti hasil auditnya kita sampaikan ke pemerintah. Audit itu rekomendasi, hasilnya agar diperbaiki,” tutup dia.
(Reporter: Bobby Andalan)
Artikel ini ditulis oleh:
Eka
