Jakarta, Aktual.co —Nada optimis disampaikan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Heru Budi Hartono mengenai serapan anggaran APBD DKI 2014. Mengingat Silpa 2014 sampai saat ini pendapatannya sudah mencapai Rp49 triliun lebih. Sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) APBD DKI tahun 2014 diperkirakannya tidak lebih dari Rp11 triliun.
“Beranjak naik jadi Rp50 triliun. Belanja kita masih Rp35 triliun, sisanya Rp15 triliun. Kemudian sampai akhir Desember ada belanja Rp 4-5 triliun. Sisanya bisa Rp 11 triliun lah. Gak lebih dari itu,” ujarnya dalam pembahasan APBD 2015 yang dihadiri BPKD, Sekda DKI, dan DPRD DKI, Selasa (23/12).
Mulai Senin (22/12) kemarin, kata dia, pembelanjaan DKI mencapai Rp 33 triliun. “Terus perlu belanja Rp8 triliun. Bisa sampai Rp41 triliun lah penggunaannya.”
Mengenai kapan bakal diketoknya APBD DKI 2015, Heru optimis tidak bakal meleset dari waktu yang ditentukan.
“Gak mundur. Sesuai dengan jadwal DPRD kan udah maraton rapat pagi, siang dan sore. Batasnya kan 8 Januari,” ucap dia.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik mengatakan kalau DKI ingin APBD 2014 terserap 100 persen, maka dalam waktu 29 hari DKI tiap harinya harus melakukan penyerapan Rp1,6 triliun. Mustahil.
Prediksi Taufik, tahun ini jumlah sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) DKI ada di kisaran Rp 30 triliun. “Nggak mungkin penyerapan 100 persen. 11 bulan saja penyerapan baru mencapai 36,07 persen,” ujar dia, di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/12).
Satu-satunya cara menggenjot penyerapan anggaran, kata politisi Gerindra itu hanyalah dengan mendorong seluruh SKPD untuk melaksanakan pembangunan.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) juga sudah mengakui serapan APBD DKI tahun 2014 sangat rendah. Dia beraIasan rendahnya penyerapan anggaran DKI disebabkan lambatnya proses tender yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP).
“Memang penyerapannya payah. Penyerapan anggaran kami (tahun ini) paling mentok 65 persen. Karena memang ULP lagi bermasalah,” ujar Ahok di Balaikota DKI, akhir Oktober lalu.
Selain itu, Ahok juga menyalahkan banyaknya Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI yang belum mengerti e-katalog, sehingga enggan melakukan pengadaan barang lewat situ. “Persyaratan pengadaan lelang juga tidak dipenuhi, macam-macam lah,” ujarnya.
Namun Ahok menyangkal kalau penyerapan anggaran yang rendah berpengaruh terhadap kinerja Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya penghematan anggaran, justru telah dilakukan Pemprov DKI.
“Kemarin kita udah potong anggaran. Lebih baik enggak usah dipakai, tahun depan baru kita kebut.”
Artikel ini ditulis oleh:
