Jakarta, Aktual.co —Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencium ada potensi kerugian keuangan daerah dalam pengadaan Uninterruptable Power Supply (UPS) senilai Rp 300 miliar di 49 sekolah. Kepala BPKP DKI, Bonny Anang menduga juga ada penyelewengan di item lainnya dengan menggunakan modus yang sama.
Namun, sambung dia, potensi penyelewengan baru ditemukan di di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI 2014 saja. “Untuk APBD 2014 belum ada dugaan penyelewengan, hanya ada di perubahan,” kata Bonny, saat dihubungi, Jumat (6/3).
Bonny belum mau merinci jumlah total kerugian keuangan daerah dari proyek UPS tersebut. Sebab proses penyelidikan hingga kini masih berlangsung.
Sebelumnya, Jumat (27/2), Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sudah melaporkan soal pengadaan UPS ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaksana Tugas (Plt) Pimpinan KPK Johan Budi SP mengatakan Ahok menduga ada tindak pidana korupsi di pengadaan UPS yang anggarannya mencapai Rp 330 miliar.
“UPS itu setelah diteliti kata dia (Ahok) masa satu UPS harganya bisa sampai Rp5 miliar,” ujar Johan, Senin (2/3).
Namun, Jonan saat itu mengakui Ahok belum menyerahkan hasil audit anggaran pengadaan UPS itu. “2014 (pengeluaran anggaran) katanya belum selesai diaudit. Dia juga menceritakan bagaimana proses yang dia lakukan untuk e-budgeting,” papar Johan.
Artikel ini ditulis oleh:
